jump to navigation

KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI OFFICIUM NOBILE July 31, 2008

Posted by mmsconsulting in General Law.
1 comment so far

(Suatu Kajian Konseptual Terhadap Peran Dan Fungsi Sosial Profesi Advokat Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

 

SETIYONO, SH, MH

Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Partner MMS Consulting

 

 

 

ABSTRAK

 

 

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Advokat.

 

Dalam kedudukannya sebagai sutau profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah officium nobile maka advokat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf. Secara ideal dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Oleh sebab itu maka advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau probono. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban an sich namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (social contribution and social liability) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara tegas mngenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sehingga dapat diberlakukan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cumua-cuma oleh advokat maka dibutuhkan peran yang optimal dari organisasi profesi.

  

 

 

A.           PENDAHULUAN.

Perihal bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat prinsipil dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat). Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka Indonesia, harus memiliki beberapa karakteristik khusus untuk dapat disebut sebagai negara hukum, yaitu sebagai berikut :[1]

1.            Rekognisi dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan.

2.            Peradilan yang bebas dan tidak memihak (impartial) serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.

Rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu tanpa harus melihat dan membedakan latar belakangnya. Konsekuensi dari adanya hal tersebut maka setiap orang memiliki hak untuk dapat diperlakukan secara sama di hadapan hukum (equality before the law). Hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut juga kembali menegaskan adanya jaminan dan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.[2]  

Prinsip persamaan di hadapan hukum tersebut harus diartikan secara dinamis dan tidak boleh diartikan secara statis. Hal ini diartikan bahwa persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu juga harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (equal treatment). Adanya persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh filsuf Aristoteles bahwa keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus direkognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (supremacy of law) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (fair trial) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum.[3]  

Dalam perkembangannya maka adanya program bantuan hukum juga merupakan bagian yang terpenting dari rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum yang dimaksud disini adalah yang khusus diberikan kepada kaum miskin dan buta huruf.[4] Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program bantuan hukum kepada kaum miskin dan buta huruf adalah untuk terwujudnya akses keadilan (access to justice) yang merata. Salah satu bentuk dari bantuan hukum tersebut adalah adanya pembelaan atau pendampingan dari seorang advokat (access to legal counsel).  

Dalam beberapa hal, maka masalah bantuan hukum dalam kaitannya dengan akses terhadap keadilan merupakan hal yang tidak mudah untuk diuraikan. Hal ini disebabkan karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum saja melainkan juga merupakan masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya. Permasalahan tersebut semakin bertambah sulit dengan timbulnya dampak sosial dibidang ekonomi dan berbagai bidang lainnya sebagai akibat dari adanya proses pembangunan, seperti semakin luasnya tingkat kemiskinan, semakin tingginya tingkat buta huruf, dan keadaan kesehatan masyarakat yang semakin buruk.

Secara historis, maka menurut Dr. Mauro Cappelletti, program bantuan hukum kepada rakyat miskin telah dimulai sejak jaman Romawi. Pada setiap jaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Pada jaman Romawi, pemberian bantuan hukum oleh Patronus diberikan dengan alasan menciptakan motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Pada jaman Abad Pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (charity) dalam bentuk membantu kaum miskin dan bersama-sama dengan hal tersebut maka akan tumbuh pula nilai-nilai kemuliaan (nobility) dan kesatriaan (chivalry) yang sangat diagungkan orang.[5]

Sejak Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika sampai di jaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya untuk kepentingan derma (charity) atau rasa kemanusiaan kepada orang yang tidak mampu, melainkan juga untuk menimbulkan kesadaran hak-hak politik atau hak-hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Pada perkembangan selanjutnya maka konsep bantuan hukum pada saat ini telah dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state), sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial. Itikad baik pemerintah dalam mendukung program bantuan hukum dalam rangka access to justice bukan hanya dalam bentuk melakukan pendanaan (funding) an sich, namun juga harus dalam bentuk menciptakan pengaturan atau regulasi tentang mekanisme pemberian bantuan hukum tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UUD 1945 termasuk amandemennya, bahwa permasalahan bantuan hukum tidak dinyatakan secara tegas sebagai beban dan tanggung jawab dari negara. Namun, adanya prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, merupakan petunjuk bahwa Negara wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi seluruh warga negara khususnya untuk kaum miskin dan buta huruf. Adanya ketidakseriusan dalam penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang juga diartikan telah bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya.[6]

Negara bukan merupakan subjek tunggal yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab pelaksanaan bantuan hukum. Dalam kedudukannya sebagai sutau profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah officium nobile maka advokat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, juga memiliki kewajiban dalam implementasi bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf. Secara ideal dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Oleh sebab itu maka advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau probono. Pada dasarnya, bantuan hukum secara cuma-cuma atau probono yang diberikan oleh advokat memang lebih mengarah kepada fungsi sosial dari profesi  advokat. 

Dalam beberapa hal maka advokat juga dibolehkan menolak untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau probono.  Adanya penolakan tersebut tentunya tidak akan diberlakukan sanksi yang tegas karena sifat dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau probono tersebut hanya merupakan kewajiban moral (moral obligation). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dijelaskan bahwa 62.6% para advokat yang telah diwawancarai mengatakan pengadilan bersama dengan organisasi para advokat bertanggungjawab melaksanakan bantuan hukum di Indonesia dengan anggaran yang tentunya sudah dialokasikan oleh negara. Sisanya menjawab pengadilan dengan anggaran yang disediakan oleh negara. Ada juga yang menjawab advokat sendiri dengan cuma-cuma dengan distribusi oleh organisasi advokat tanpa mengandalkan anggaran dari negara. Dari semua advokat yang telah diwawancarai itu 82,8% diantaranya pernah menangani perkara bantuan hukum. Artinya hal itu memang sudah inheren dengan tanggung jawab profesinya.[7]  

Dalam kode etik profesi advokat sebenarnya juga sudah diatur ketentuan yang menjelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum dan tidak membeda-bedakan klien yang ditangani walaupun klien tersebut menerima jasa hukum dari advokat tersebut secara cuma-cuma. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Menindaklanjuti kewajiban pemebrian bantuan hukum maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma itu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini telah menimbulkan berbagai tanggapan dan perdebatan dari berbagai pihak mulai dari perihal urgensi pengaturan dalam bentuk Undang-Undang khusus tentang bantuan hukum sampai dengan perihal sinkronisasi peraturan pemerintah dengan Undang-Undang tentang bantuan hukum.  

Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia (officium nobile) maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban an sich namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (social contribution and social liability) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. Oleh karena itu, dalam proposal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam kerangka kajian koseptual mengenai Peran Dan Fungsi Sosial Profesi Advokat Terhadap Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Terkait Dengan Kedudukannya Sebagai Officium Nobile Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.            Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pengaturan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat, khususnya pengaturan yang terkait dengan sanksi dalam hal adanya advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut.

2.            Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi advokat terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat.

Sehubungan dengan adanya kajian konseptual mengenai peran dan fungsi sosial profesi advokat yang memiliki kewajiban dalam pemberian bantuan hukum, maka muncul beberapa permasalahan yang terkait dengan perihal pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan pertanyaan, yaitu sebagai berikut :

1.            Bagaimana pengaturan tentang kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat termasuk pengaturan mengenai sanksi dalam hal adanya advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut ?

2.            Bagaimana bentuk pengawasan dari organisasi profesi advokat terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat ?

 

 

B.           KAJIAN TEORI.

Secara umum, untuk merumuskan definisi bantuan hukum bukan merupakan suatu hal yang mudah. Hal ini dikarenakan pertimbangan bahwa dalam bantuan hukum tersebut terdapat kompleksitas elemen dan permasalahan, yaitu bukan hanya membahas tentang hukum dan perkembangan sosial masyarakat namun juga termasuk membahas tentang esensi yang terdapat dalam rumusan atau konsep bantuan hukum itu sendiri.

Dalam literatur bahasa inggris, istilah bantuan hukum dikenal dengan istilah legal aid atau legal assistance. Istilah legal aid biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau probono, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin.[8] Sedangkan istilah legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium.[9]

Secara historis, rumusan definisi tentang bantuan hukum juga dipengaruhi oleh persepsi yang terbentuk dalam masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat dilaksanakannya konsep bantuan hukum tersebut. Dalam sejarah awal bantuan hukum telah menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dimulai dari adanya sikap kedermawanan (charity) sekelompok elit gereja terhadap para pengikutnya. Hubungan kedermawanan ini juga terbentuk antara para pemuka adat dengan para penduduk yang tinggal disekitarnya. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa telah terbentuknya hubungan patron-client yang sangat jelas dalam hal ini. Berdasarkan kondisi tersebut maka rumusan definisi bantuan hukum pada saat itu sangat tidak jelas, sehingga telah menimbulkan persepsi bahwa bantuan hukum diinterpretasikan sebagai bantuan dalam segala hal seperti ekonomi, sosial, agama dan adat. Rumusan definisi bantuan hukum disini sangat dipengaruhi kepentingan patron untuk melindungi kliennya.[10] 

Dalam pengertian yang lebih luas maka definisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut DR. Adnan Buyung Nasution, SH dijelaskan bahwa adapun upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :[11]

1.            Aspek perumusan aturan-aturan hukum ;

2.            Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi ;

3.            Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.

Berkaitan dengan aspek pertama maka upaya yang dilakukan dalam kerangka bantuan hukum adalah melakukan kajian ulang terhadap seperangkat aturan-aturan hukum baik dalam bentuk perbaikan atau penambahan yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum tersebut mampu mengakomodir dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan aspek kedua masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum baik dalam bentuk dana dan tenaga ahli. Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam hal mana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut  harus melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan. Format penelitian tersebut dapat juga dilakukan dengan cara studi komparatif di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan negara Indonesia. Pada aspek yang terakhir maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.[12]

Selanjutnya, definisi bantuan hukum juga pernah dirumuskan dalam Simposium Badan Kontak Profesi Hukum di Lampung pada tahun 1976 yang memberikan definisi bantuan hukum sebagai kegiatan pemberian bantuan kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum baik diluar maupun didalam pengadilantanpa adanya imbalan jasa. Selanjutnya dalam Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat nasional pada tahun 1978 yang menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu atau miskin baik secara perorangan ataupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Dalam bantuan hukum tersebut meliputi kegiatan sebegai berikut :[13]

1.            Pembelaan ;

2.            Perwakilan baik diluar maupun di dalam pengadilan ;

3.            Pendidikan ;

4.            Penelitian ;

5.            Penyebaran gagasan atau ide.

Berbeda halnya dengan H.M.A. Kuffal, SH yang memberikan definisi bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum (legal service) yang diberikan oleh Penasehat Hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.[14]  Sedangkan Prof. DR. B. Arief Sidharta, SH memberikan definisi bantuan hukum adalah hal pemberian pelayanan jasa-jasa tertentu secara berkeahlian dan terorganisasikan oleh para ahli dalam situasi-situasi problematis dan/atau situasi-situasi konflik, yang dapat ditangani dengan penerapan aturan-aturan hukum dengan atau tanpa memanfaatkan prosedur-prosedur yuridis. Bantuan hukum yang dimaksud dalam pengertian tersebut termasuk meliputi bantuan hukum pada penyelesaian konflik secara formal di pengadilan (proses peradilan), dan bantuan hukum diluar proses peradilan.[15]

Adapun yang dimaksud dengan bantuan hukum di luar proses peradilan tersebut adalah mencakup upaya pencegahan konflik dalam bentuk pemberian pendapat hukum atau opini hukum, penyelesaian konflik secara informal dalam bentuk negosiasi atau mediasi dan penerapan hukum di luar konflik.[16] Pemberian bantuan hukum tersebut tentunya diberikan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu. Selama ini, pemberian bantuan hukum tersebut diberikan oleh advokat dan orang-orang yang bukan advokat[17] namun memiliki keahlian yang sama dengan advokat. Perbedaannya hanya terbatas pada masalah ada atau tidak adanya legitimasi yang diberikan oleh badan-badan tertentu yang berwenang untuk memberikan ijin praktek.

Pada awalnya, perihal bantuan hukum telah diatur dalam beberapa pasal dalam Herziene Indische Reglement (HIR). Pengaturan bantuan hukum tersebut merupakan bagian dari kegiatan pelayanan hukum. Secara khusus, pengaturan tentang pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu, dalam arti tidak mampu untuk membayar ongkos perkara dan honorarium bagi advokat diatur dalam Pasal 237 HIR sampai dengan Pasal 242 HIR dan Pasal 250 HIR.[18]

Pasal 237 HIR sampai dengan Pasal 242 HIR mengatur tentang permohonan untuk berperkara di Pengadilan tanpa membayar ongkos perkara. Sedangkan Pasal 250 HIR secara khusus mengatur ketentuan tentang hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang miskin yang terlibat dalam perkara pidana.[19]

Dalam perkembangannya, maka pengaturan bantuan hukum juga telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan mulai dari Undang-Undang sampai dengan Surat Keputusan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berikut dengan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum baik dalam perkara pidana ataupun perdata.[20]

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berikut dengan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, maka perihal bantuan hukum juga diatur dalam berbagai ketentuan lainnya, yaitu sebagai berikut :

1.            Pernyataan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Meneteri Kehakiman, Jaksa Agung, Wakil Panglima ABRI, Pangkopkamtib, Kas Kopkamtib dan Kapolri ;

2.            Instruksi Pangkopkamtib tanggal 27 Nopember 1978 Nomor INS.03.Kopkam/XI/1978 ;

3.            Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.UM.0908 Tahun 1980 ;

4.            Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5.            Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak[21] ;

6.            Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

7.            Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata mengatur secara tegas soal pemberian bantuan hukum tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.[22] Namun demikian, KUHAP juga memiliki keterbatasan dalam pemberian bantuan hukum yang akan dilakukan oleh advokat. Keterbatasan tersebut dalam bentuk tidak diberikannya kesempatan untuk melakukan pembelaan yang bersifat aktif dalam proses pendampingan di tingkat penyidikan.[23] Selain itu, dengan diberlakukannya KUHAP maka ketentuan HIR yang mengatur mengenai hukum acara pidana dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep bantuan hukum. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

·              Pasal 5 :

Ayat (1) : Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperolehperlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Ayat (2) : Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

Ayat (3) : Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

·              Pasal 6 :

Ayat (1) : Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

·              Pasal 18 :

Ayat (1) : Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) : Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga diatur secara parsial tentang adanya konsep pemberian bantuan hukum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Untuk kepentingan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum mayarakat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum serta pelayanan hukum maka dilakukan upaya yang dinamakan dengan gerakan bantuan hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka tujuan dari adanya kegiatan bantuan hukum adalah untuk mengadakan perubahan sikap walaupun itu bukan merupakan tujuan yang terakhir yang ingin dicapai oleh adanya bantuan hukum.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan kebutuhan terhadap rasa keadilan, maka telah mempengaruhi perkembangan kegiatan bantuan hukum untuk kaum miskin khususnya di Indonesia. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan adanya perkembangan kegiatan bantuan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :[24]

1.            Semakin berkembangnya paham kosntitusionalisme, yaitu suatu paham yang menghendaki pemurnian kehidupan negara hukum sebagaimanan yang dianut oleh konstitusi ;

2.            Semakin meningkatnya konflik pendapat antara golongan elit strategis dengan golongan elit non strategis mengenai permasalahan pembangunan sistem hukum ;

3.            Adanya klaim dari golongan elit non strategis yang menganggap diri mereka sebagai golongan yang konsisten memperjuangkan paham konstitusionalisme. 

Selain itu, perkembangan juga terjadi dalam pembentukkan konsep-konsep bantuan hukum yang ada sampai dengan sekarang. Konsep pemberian bantuan hukum klasik pertama kali ternyata telah dikenal sejak jaman Kerajaan Romawi. Walaupun telah terjadi perubahan dan perkembangan atas konsep-konsep bantuan hukum, namun ada hal yang harus digarisbawahi, yaitu bahwa kegiatan bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai moral dan filosofis.[25]

Pada jaman Romawi, pemberian bantuan hukum didasarkan pada motivasi untuk mendapatkan pengerauh dalam masyarakat. Berbeda halnya dengan bantuan hukum yang dilaksanakan pada jaman Abad Pertengahan.. Bantuan hukum pada jaman ini bertujuan untuk memperoleh motivasi baru sebagai akibat dari pengaruh agama Kristen, yaitu berlomba-lomba untuk memberikan derma (charity) dalam bentuk membantu golongan miskin dan bersamaan dengan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (nobility) dan ksatriaan (chivalry) yang sangat diagungkan orang.[26]

 Sejak jaman revolusi Perancis dan Revolusi Amerika sampai dengan di jaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum tersebut telah bergeser tidak hanya berorientasi pada semangat derma (charity) melainkan untuk melindungi hak-hak politik atau hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara yang berlandaskan pada konstitusi. Konsep bantuan hukum tradisional yang bersifat individualistik tersebut, pada dasarnya merupakan konsep bantuan hukum klasik yang sejalan dengan sistem hukum dan kondisi sosiologis pada saat itu.

Tuntutan perkembangan dan keberpihakan kepada kaum miskin dalam kaitannya dengan pelaksanaan bantuan hukum tersebut, pada akhirnya, mengarah kepada suatu keadaan bahwa bantuan hukum yang klasik dan tradisional tersebut sudah tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan saat ini. Perkembangan selanjutnya telah muncul konsep bantuan hukum konstitusional yang telah menggantikan konsep sebelumnya. Konsep bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas seperti hal-hal sebagai berikut :

1.            Menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum ;

2.            Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.[27]

  Sifat dari konsep bantuan hukum konstitusional ini lebih aktif dalam hal mana bantuan hukum tidak hanya diberikan secara individual saja namun juga diberikan pula kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Metode pendekatan yang dilakukan selain menggunakan metode formal legal juga melalui mekanisme politik dan negosiasi. Bentuk dari adanya kegiatan dan aktifitas seperti kampanye pengahpusan ketentuan hukum yang membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin, pengawasan terhadap birokrasi pemerintah dan adanya pendidikan hukum bagi masyarakat merupakan bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.

Di lain pihak, muncul pula konsep bantuan hukum struktural yang di introdusir oleh Lembaga Bantuan Hukum. Munculnya konsep bantuan hukum struktural tersebut dilatarbelakangi oleh adanya realitas sosial bahwa pemahaman terhadap kondisi dan situasi yang ada dan berkembang sekarang ini, baik yang terdapat dalam masyarakat maupun dunia hukum, telah mengakibatkan konsep bantuan hukum tradisional tidak mampu digunakan sebagai dasar bekerja.

Secara konseptual, bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil dan yang menjamin persamaan kedudukan baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik.[28] Berdasarkan hal tersebut, tentunya dapat dilihat karakteristik dari konsep bantuan hukum struktural yaitu sebagai berikut :[29]

1.            Mengubah orientasi bantuan hukum dari perkotaan menjadi pedesaan ;

2.            Membuat sifat bantuan hukum berubah menjadi aktif ;

3.            Mendayagunakan metode pendekatan di luar hukum ;

4.            Mengadakan kerja sama lebih banyak dengan lembaga-lembaga sosial lainnya ;

5.            Menjadikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi rakyat banyak ;

6.            Mengutamakan kasus-kasus yang sifatnya struktural ; dan

7.            Mempercepat terciptanya hukum-hukum yang responsif yang mampu menunjang perubahan struktural.

Pada dasarnya, konsep bantuan hukum struktural sangat sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia pada era pemerintahan orde baru dalam hal mana bantuan hukum yang diutamakan pada saat itu adalah bantuan hukum di bidang sosial politik. Setelah runtuhnya orde baru dan dimulainya orde reformasi sampai dengan saat ini maka perlu diajukannya konsep bantuan hukum baru yang mampu menjaga demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Rumusan konsep bantuan hukum baru tersebut pernah diajukan oleh DR. Frans Hendra Winarta, SH, MH yang dinamakan dengan konsep bantuan hukum responsif. Menurutnya, konsep bantuan hukum responsif merupakan bantuan hukum yang diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan komprehensif yang meliputi seluruh bidang hukum dan hak asasi manusia demi tercapainya keadilan dalam rangka mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi semua orang.[30]

Konsep bantuan hukum responsif mengacu kepada semua bidang hukum dan jenis hak asasi manusia tanpa memberikan prioritas kepada pada bidang hukum atau jenis hak asasi manusia tertentu, serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun perkara kolektif. Dengan demikian, maka konsep bantuan hukum responsif diharapkan dapat terdiri dari berbagai model bantuan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang pluralistik, antara lain :[31]

1.            Bantuan hukum model yuridis-individual, yaitu bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual ;

2.            Bantuan hukum model kesejahteraan, yaitu bantuan hukum merupakan suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh negara kesejahteraan (welfare state) ;

3.            Bantuan hukum preventif, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara ;

4.            Bantuan hukum diagnostik, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dengan cara pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum ;

5.            Bantuan hukum pengendalian konflik, yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkret yang terjadi dalam masyarakat ;

6.            Bantuan hukum pembentukkan hukum, yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk menstimulus terbentuknya yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar ;

7.            Bantuan hukum pembaruan hukum, yaitu bantuan hukum yang lebih ditujukan kepada usaha mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah dijelaskan definisi advokat. Adapun yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebelum berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut maka advokat diberikan definisi sebagai pejabat negara dengan alasan bahwa advokat diangkat oleh negara. Namun sejak berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut advokat bukan laggi diberikan definisi sebagai pejabat negara karena pengangkatannya dilakukan oleh organisasi profesi.[32]

Lain halnya dengan Luhut M.P. Pangaribuan, SH, LLM yang menjelaskan bahwa definisi advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (knowledge) untuk melayani masyakarat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi.[33] Dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan bahwa definisi advokat adalah seseorang yang membantu, membela atau pengajukan tuntutan kepada pihak lainnya.[34]

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan  masyarakat  pencari  keadilan,  termasuk  usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat  sekarang   semakin  meningkat,   sejalan   dengan   semakin   berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi Advokat sudah berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya Undang-undang ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8), Bevoegdheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922 : 523), dan Vertegenwoordiging van de land  in rechten (K.B.S 1922 : 522).

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

Dalam melaksanakan profesinya maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri advokat. Hal tersebut tentunya untuk mendukung kedudukan advokat sebagai profesi yang mulia atau officium nobile.  Penyebutan profesi mulia atau officium nobile kepada profesi advokat didasarkan pada alasan bahwa faktor menguasai ilmu pengetahuan hukum bukan  merupakan modal utama bagi seorang advokat namun juga harus memiliki nilai kejujuran dan panggilan nurani.[35]

Secara prinsipil maka tugas dan wewenang advokat terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut :[36]

1.            Melakukan pembelaan terhadap kliennya dalam hal mana advokat juga merupakan salah satu komponen yang determinan dalam rangka membantu hakim untuk melakukan penemuan hukum ;

2.            Bertindak selaku konsultan masyarakat dalam hal mana advokat dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif ;

3.            Mengabdi kepada hukum dalam hal ini advokat dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara riil terhadap pembangunan hukum.

Pada dasarnya, maka seorang advokat memiliki hak-hak sebagai berikut:

1.            Advokat berhak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14) ;

2.            Advokat berhak bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (pasal 15) ;

3.            Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17) ;

4.            Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Pasal 19 ayat 2)

Sedangkan kewajiban advokat adalah sebagai berikut :

1.            Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (Pasal 19 ayat 1)

2.            Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22).

 

 

C.           METODE PENELITIAN.

Untuk mencari dan menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diajukan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan prosedur dan teknik penelitian atau yang lebih dikenal dengan istilah metode penelitian. Pemilihan dan penggunaan prosedur dan teknik penelitian, bertujuan untuk dapat melakukan analisis terhadap data dan fakta yang telah diperoleh dengan disesuaikan pada tipe dan sifat dari penelitian yang bersangkutan. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumusan dan teori-teori tertentu untuk mengadakan verifikasi serta menguji kebenaran dari suatu hipotesa tentang fenomena alamiah, fenomena sosial dan fenomena hukum tertentu.[37] 

Esensi dari metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah mendeskripsikan mengenai tata cara atau teknik bagaimana suatu penelitian hukum tersebut dilakukan. Tata cara atau teknik tersebut biasanya mencakup uraian mengenai tipe atau metode penelitian, sifat penelitian, jenis data, alat pengumpulan data, analisis dan teknik pengambilan kesimpulan.[38] Pada dasarnya, penggunaan metode dalam suatu kegiatan penelitian adalah bertujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa fenomena dan menganalisanya berdasarkan fakta-fakta yang tersedia, yang kemudian akan memberikan suatu solusi terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.[39] 

Oleh karena itu, dalam penelitian hukum ini, maka peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Walaupun tipe penelitiannya normatif, namun peneliti juga menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara.[40] Proses wawancara tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk menambah informasi dan data yang bermanfaat mengenai perihal kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial advokat sebagai officium nobile. Hasil wawancara tersebut akan digunakan sebagai data pelengkap (complementary data) dalam menganalisis untuk menjawab permasalahan.

Alasan digunakannya tipe penelitian hukum normatif adalah bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder merupakan sumber atau bahan informasi yang penting. Data sekunder tersebut dapat berbentuk buku-buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, kamus, bibliografi dan literatur-literatur lainnya yang yang terkait dengan perihal hukum acara perdata, khususnya terkait dengan materi kompetensi relatif Pengadilan Agama. Keseluruhan data sekunder tersebut dapat diklasifikasi kembali berdasarkan jenisnya ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[41]

Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan atau deskripsi secara lengkap mengenai peran dan fungsi sosial advokat sebagai suatu profesi yang mulia (officium nobile) khususnya dalam melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum (legal aid). Selain memberikan deskripsi, maka dalam penelitian ini juga akan dilakukan analisis khususnya keterkaitan antara peran dan fungsi sosial advokat sebagai suatu profesi yang mulia (officium nobile) dengan kewajiban pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.   

Dalam penelitian ini, maka peneliti, selain menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dengan pihak berkompeten dalam menjawab rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder yang pada umumnya tersedia dalam bentuk literatur-literatur tertulis dan bersifat publik yang telah siap digunakan (ready to use). Karakteristik lain dari data sekunder tersebut bahwa selain bentuk maupun isinya telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, maka data sekunder juga dapat diakses tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.[42] Adapun data sekunder dalam penelitian hukum ini terdiri dari :

a)      Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan dasar (UUD 1945 dan Ketetapan MPR), peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dan mengatur mengenai bantuan hukum dan profesi advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung, Petunjuk Teknis Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, dan bahan hukum primer lainnya.[43]

b)      Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian yang tersaji dalam bentuk laporan, hasil karya dari kalangan hukum yang berupa buku, majalah serta artikel atau makalah ilmiah dan lain-lain.[44]

c)      Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus terminologi hukum, ensiklopedia, bibliografi dan lain-lain.[45]

Perihal alat atau cara pengumpulan data maka peneliti akan melakukan wawancara (interview) sebagai cara untuk memperoleh data primer.[46] Wawancara tersebut akan dilakukan peneliti dengan pihak yang memiliki kapabilitas dan kompetensi untuk menjawab rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Peneliti telah memilih pihak yang tepat untuk diwawancarai dalam hal mana proses pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan kualitas dan sifat dari masalah yang akan diteliti. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah praktisi hukum khususnya advokat yang aktif dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Proses wawancara tersebut dilaksanakan dengan didasarkan pada pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti.

Dalam hal perolehan dan pengumpulan data sekunder maka peneliti menggunakan alat pengumpulan berupa studi dokumen (documentary study). Penggunaan studi dokumen tersebut dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap substansi atau isi (content analysis) dari data atau bahan-bahan tertulis yang berhasil didapat dan dikumpulkan oleh peneliti.[47]

Pemilihan terhadap analisis yang tepat digunakan dalam suatu penelitian hendaknya selalu didasarkan pada tipe, tujuan dan jenis data yang terkumpul. Apabila data yang diperoleh tersebut lebih bersifat pengukuran maka analisis yang tepat digunakan adalah kuantitatif. Sebaliknya, apabila data yang diperoleh tersebut sulit untuk dilakukan pengukuran dengan angka-angka maka analisis yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Selain itu, penggunaan analisis kualitatif juga dapat dilakukan terhadap data yang diperoleh dari proses wawancara yang dilakukan dengan berdasarkan pada pedoman wawancara.[48] Dengan demikian, pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis kualitatif terhadap data yang telah diperoleh. Peneliti juga akan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan didasarkan pada bahan hukum yang bersifat umum untuk kemudian dibawa atau dibandingkan dengan bahan hukum yang bersifat khusus, dalam rangka mencapai kesimpulan yang diinginkan.

 

 

D.          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Advokat sebagai profesi mulia atau officium nobile memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diartikan bahwa advokat tidak terikat pada hierarki birokrasi. Selain itu, advokat juga bukan merupakan aparat negara sehingga advokat dihaapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka kedudukan sosial dari advokat yang demikian itu telah menimbulkan pula tanggung jawab moral bagi advokat yang bukan hanya bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga bertindak sebagai pembela hak asasi manusia, khusunya yang berkaitan dengan hak-hak publik.[49] Akibat dari adanya tanggung jawab moral yang melekat pada pada status profesinya maka advokat memiliki lima dimensi perjuangan ideal yaitu sebagai berikut :[50]

1.            Dimensi kemanusiaan, yang diartikan bahwa walaupun advokat menerima imbalan honorarium atau legal fee dalam melakukan perkerjaannya namun pada dasarnya advokat tetap harus berpedoman dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan khususnya dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Dalam melakukan pembelaan maka harus didasarkan pada motivasi aspek kemanusiaan ;

2.            Dimensi pertanggungjawaban moral, yang diartikan bahwa advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya harus selalu melihat dan mempertimbangkan dua hal pokok, yaitu adanya ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam melakukan pembelaan dan adanya dasar moral serta etika. Berkaitan dengan hal tersebut maka hak atau kepentingan hukum dari klien yang dibelanya maka tidak boleh bertentangan dengan moralitas umum ataupun etika profesi yang wajib untuk dijunjung lebih tinggi ;

3.            Dimensi kebebasan, kemandirian dan independensi profesi, Hal ini diartikan bahwa advokat ditantang untuk selalu memperjuangkan tegaknya profesi yang mandiri, bebas dan independen dari intevensi kekuasaan dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Oleh karena itu maka untuk mendukung dimensi yang ketiga tersebut dibutuhkan suatu organisasi advokat yang kuat serta memiliki kode etik termasuk memiliki kapabilitas untuk membina dan menjaga kedisiplinan anggota profesinya ;

4.            Dimensi pembangunan negara hukum, yang diartikan bahwa profesi advokat dapat diimplementasikan secara ideal apabila proses penegakan hukum juga telah berjalan secara ideal. Dengan perkataan lain, bahwa advokat memiliki kepentingan demi profesi hukumnya dan demi kepentingan kliennya. Oleh sebab itu maka perlu untuk dibangun esensi dari sebuah negara hukum yang ideal ;

5.            Demensi pembangunan demokrasi, yang diartikan bahwa suatu negara hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dimensi keempat hanya dapat dilaksanakan selaras dengan pembangunan demokrasi. Ibarat suatu mata uang maka antara pembangunan hukum dan pembangunan demokrasi dapat saling memiliki relasi. Demokrasi hanya dapat ditegakan apabila didukung oleh negara yang berdasarkan hukum dalam hal mana menjunjung supremasi hukum. Demokrasi akan berubah menjadi anarki apabila tidak didukung oleh hukum. Sebaliknya, negara hukum tanpa demokrasi akan menciptakan suatu negara yang bertipikal penindas.   

Berkaitan dengan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh advokat dan dalam kedudukannya sebagai salah satu pilar atau penyangga dari pelaksanaan sistem peradilan yang adil dan berimbang (fair trial) maka peneliti setuju dengan pendapat Dr. Adnan Buyung Nasution, SH, yang menyatakan bahwa advokat memiliki peran bukan hanya sebagai pembela konstitusi namun juga sebagai  dengan pembela hak asasi manusia. Oleh karena itu, maka advokat memiliki fungsi sosial dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu fungsi sosial tersebut adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Menurut Daniel Panjaitan, SH, LLM berpendapat bahwa pada dasarnya pelaksanaan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum tersebut memiliki tujuansebagai berikut :[51]

1.            Bagian dari pelaksanaan hak-hak kosntitusional sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945 berikut amandemennya. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus direkognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat (supremacy of law) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (fair trial) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum ;

2.            Bagian dari implementasi asas bahwa hukum berlaku bagi semua orang. Adanya keterbatasan pengertian dan pengetahuan hukum bagi individu yang buta hukum untuk memahami ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang maka diperlukan peran dan fungsi advokat untuk memberikan penjelasan dan bantuan hukum ;

3.            Bagian dari upaya standarisasi pelaksanaan peran dan fungsi penegakan hukum dari advokat.

Berdasarkan pada pertimbangan peran dan fungsi sosial advokat tersebut maka kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Menurut peneliti, bahwa pengaturan yang bersifat penegasan mengenai kewajiban sosial advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kaum miskin merupakan suatu hal yang patut dihargai. Hal ini mengingat bahwa dalam suatu negara berkembang masih banyak terdapat individu atau keluarga yang hidup miskin bahkan dibawah garis kemiskinan. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tersebut tentunya berpedoman pada penghargaan terhadap nilai kemanusiaan termasuk didalamnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, kewajiban memberikan bantuan hukum tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran dan pengetahuan khususnya mengenai hak-hak dari kaum miskin yang semakin lama dimarjinalkan oleh kebijakan dan proses pembangunan. 

Walaupun telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka peneliti telah mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi potensi kesulitan pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat. Mulai dari perihal optimalisasi pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sampai dengan perihal ketiadaan tolok ukur yang definitif untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang dapat dikategorikan sebagai pencari keadilan yang tidak mampu.

Dalam berbagai wacana telah dijelaskan bahwa hal-hal tersebut akan dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003. Namun sampai dengan dibuatnya penelitian ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur hal-hal tersebut belum pernah diterbitkan. Selain itu, menurut peneliti, akan muncul kekhawatiran adanya dissinkronisasi dan disharmonisasi Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kewajiban pemebrian bantuan hukum oleh advokat dengan Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum yang telah disusun draft akademiknya oleh berbagai pihak. Permasalahan ini pernah peneliti sampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) bekerja sama dengan The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Perihal sanksi maka dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang telah mengatur beberapa jenis sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 huruf (d) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentang dengan kewajiban profesi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003. Oleh karena itu, maka sanksi-sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 dapat diberlakukan kepada advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberianbantuan hukum secara cuma-cuma. 

Selanjutnya, pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak dapat dilepaskan dari peranan organisasi advokat itu sendiri. Hal dikarenakan alasan bahwa organisasi advokat berfungsi untuk melakukan pengawasan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menerangkan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi advokat. Sedangkan dalam  Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menerangkan bahwa pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan agar advokat selalu menjunjung tinggi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.

Sehubungan dengan perihal pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat maka pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi belum dilakukan secara optimal. Adapun bentuk pengawasan yang selama ini dilakukan oleh organisasi profesi lebih cenderung kepada adanya pelanggaran-pelanggaran kode etik yang bukan bersifat tidak dilaksanakannya kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat.

Menurut peneliti, adanya kondisi belum dilakukannya pengawasan secara optimal dari organisasi profesi terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu sebagai berikut :

1.            Belum dilakukannya optimalisasi pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pengaturan sanksi yang tegas dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma  ;

2.            Ketiadaan pengaturan mengenai teknis pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang seharusnya dirumuskan oleh organisasi profesi ;

3.            Ketiadaan pengaturan yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

 

 

E.           KESIMPULAN DAN SARAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab IV laporan penelitian ini, maka selanjutnya diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1.            Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara tegas mngenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi tersebut maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, maka UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut juga telah mengatur mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat diberlakukan mulai dari sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara danpemberhentian tetap.

2.            Organisasi profesi memiliki peran yang penting dan determinan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cumua-cuma oleh advokat. Hal ini didasarkan alasan bahwa organisasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada advokat.

Berdasarkan hasil konklusi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut maka selanjutnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1.            Untuk mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat sebagai bagian dari kewajiban profesi maka perlu dirumuskan peraturan pemerintah. Namun dalam proses perumusan peraturan pemerintah tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kondisi dissinkronisasi dan disharmonisasi dengan rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum sebagaimana yang telah dirumuskan oleh berbagai pihak.

2.            Organisasi profesi dapat segera melakukan perumusan ketentuan yang bersifat teknis berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat. Selain itu, organisasi profesi juga perlu melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum tersebut oleh advokat.

 

 

F.            DAFTAR PUSTAKA.

 

Abdul Hakim Garuda Nusantara. Politik Hukum Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta. 1988.

 

_________. “Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural” dalam Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Ke Arah Bantuan Hukum Struktural  ed. Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusuma. Alumni. Bandung. 1981.

 

Adnan Buyung Nasution. Bantuan Hukum Di Indonesia. LP3ES Indonesia. Jakarta. 2007.

 

_________. Arus Pemikiran Konstitusionalisme : Advokat. Kata Hasta Pustaka. Jakarta. 2007.

 

Asfinawati. “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Versus Komersialisasi” dalam Bantuan Hukum : Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan : Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara ed. Gatot dan Virza Roy Hizal. LBH Jakarta.  Jakarta. 2007

 

Bambang Sunggono dan Aries Hartanto. Bantuan Hukum Dan Hak asasi Manusia. Mandar Maju. Bandung. 2001.

 

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika. Jakarta. 1996.

 

C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 . Alumni. Bandung. 1994.

 

Daniel Panjaitan. “Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia” dalam Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum ed. A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung. YLBHI dan PSHK.  Jakarta. 2007.

 

Henry Campbel Black. Black’s Law Dictionary. West Publishing Co. St. Paul Minn. 1990.

 

H.M.A. Kuffal. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. UMM Press. Malang. 2003.

 

Jeremias Lemek. Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. Galang Press. Yogyakarta. 2007.

 

R. Soesilo. RIB/HIR Dengan Penjelasan. Politeia. Bogor. 1995.

 

Soerjono Soekanto. Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983.

 

_________ dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Cet-Kelima. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.

 

Sr. Mauro Cappelleti, Earl Johson Jr. dan James Gord Ley. Towards Equal Justice, A Comparative Studi of Legal Aid in Modern Societies. Dobbes Ferry. New York. 1975.

 

Todung Mulya Lubis. “Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia (Sebuah Studi Awal)” dalam Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Ke Arah Bantuan Hukum Struktural  ed. Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusuma. Alumni.  Bandung. 1981.

 

 

Peraturan Perundang-Undangan :

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

 

 

Makalah dan Artikel :

 

Adnan Buyung Nasution. “Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat : Beberapa Pointers,” Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU Advokat. Bandung. 24 Februari 2006.

 

B. Arief Sidharta. “Sebuah Catatan Tentang Bantuan Hukum,” Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU Advokat. Bandung. 24 Februari 2006.

 

Frans Hendra Winarta, “Revitalisasi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum di Indonesia,” KHN Newsletterr (Volume 8–Nomor 2, Maret-April 2008).

 

Luhut M.P. Pangaribuan, “Advokat Sebagai Penegak Hukum : Suatu Catatan Secara Garis Besar.” Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta, 19 April 2005.

 

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), “Bantuan Hukum,” diperoleh dari www.pemantauperadilan.com 20 Desember 2004

 

 


 [1]

Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bandung : Mandar Maju, 2001), hlm.4.

 

Pasal 28 Huruf D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan dalam Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28 Huruf D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan dalam Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

 

Adnan Buyung, Bantuan Hukum Di Indonesia (Jakarta : LP3ES, 2007), hlm. 108.

Adnan Buyung, Bantuan Hukum Di Indonesia (Jakarta : LP3ES, 2007), hlm. 108.

 

Ibid., hlm.5. Istilah buta hukum pertama kali diajukan oleh oleh DR. Adnan Buyung Nasution, SH dalam Kongres ke-III Peradin tanggal 18-20 Agustus 1969 di Jakarta. Adapun pengertian dari istilah buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan pula tidak menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya. Lihat Adnan Buyung, Op.Cit., hlm. 1.

Ibid., hlm.5. Istilah buta hukum pertama kali diajukan oleh oleh DR. Adnan Buyung Nasution, SH dalam Kongres ke-III Peradin tanggal 18-20 Agustus 1969 di Jakarta. Adapun pengertian dari istilah buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan pula tidak menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya. Lihat Adnan Buyung, Op.Cit., hlm. 1.

 

Sr. Mauro Cappelleti, Earl Johson Jr. dan James Gord Ley : Towards Equal Justice, A Comparative Studi of Legal Aid in Modern Societies (New York : Dobbes Ferry, 1975), page. 6.

Sr. Mauro Cappelleti, Earl Johson Jr. dan James Gord Ley : Towards Equal Justice, A Comparative Studi of Legal Aid in Modern Societies (New York : Dobbes Ferry, 1975), page. 6.

 

Asfinawati, “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Versus Komersialisasi”, Bantuan Hukum : Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan : Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara  ed. Gatot dan Virza Roy Hizal (Jakarta : LBH Jakarta, 2007), hlm. 8.

Asfinawati, “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Versus Komersialisasi”, Bantuan Hukum : Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan : Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara  ed. Gatot dan Virza Roy Hizal (Jakarta : LBH Jakarta, 2007), hlm. 8.

 

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), “Bantuan Hukum,” Makalah diperoleh dari website , 20 Desember 2004, hlm.3-4.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), “Bantuan Hukum,” Makalah diperoleh dari website , 20 Desember 2004, hlm.3-4.

 

[8] 

Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, Op.Cit., hlm.19.

Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, Op.Cit., hlm.19.

 

[9] 

Ibid.,

Ibid.,

 

[10] 

Todung Mulya Lubis, “Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia (Sebuah Studi Awal)”, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Ke Arah Bantuan Hukum Struktural  ed. Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusuma (Bandung : Alumni, 1981), hlm.5.

Todung Mulya Lubis, “Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia (Sebuah Studi Awal)”, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Ke Arah Bantuan Hukum Struktural  ed. Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusuma (Bandung : Alumni, 1981), hlm.5.

 

[11] 

Bambang Sunggono dan Arief Harianto, Op.Cit., hlm.7.

Bambang Sunggono dan Arief Harianto, Op.Cit., hlm.7.

 

[12] 

Ibid., hlm.8.

Ibid., hlm.8.

 

[13] 

Ibid.,

Ibid.,

 

[14] 

H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum (Malang : UMM Press, 2003), hlm.160. Selanjutnya ditegaskan bahwa hal yang dibela dan diberikan perlindungan hukum adalah bukan kesalahan tersangka atau terdakwa melainkan hak-hak asasi dari tersangka atau terdakwa dengan tujuan untuk menghindari adanya perlakuan dan tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.  

H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum (Malang : UMM Press, 2003), hlm.160. Selanjutnya ditegaskan bahwa hal yang dibela dan diberikan perlindungan hukum adalah bukan kesalahan tersangka atau terdakwa melainkan hak-hak asasi dari tersangka atau terdakwa dengan tujuan untuk menghindari adanya perlakuan dan tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.  

 

[15] 

B. Arief Sidharta, “Sebuah Catatan Tentang Bantuan Hukum,” Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU Advokat. Bandung, 24 Februari 2006, hlm.1.

B. Arief Sidharta, “Sebuah Catatan Tentang Bantuan Hukum,” Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU Advokat. Bandung, 24 Februari 2006, hlm.1.

 

[16] 

Ibid.,

Ibid.,

 

[17] 

Adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang bukan advokat adalah para pekerja bantuan hukum yang terdapat di lembaga bantuan hukum baik yang berasal dari lembagai swadaya masyarakat atau perguruan tinggi. Pada umumnya, para pekerja bantuan hukum tersebut dikenal dengan istilah pembela umum (public defender) atau pengacara publik (public barritser). Lihat Adnan Buyung Nasution, “Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat : Beberapa Pointers,” Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU Advokat, Bandung, 24 Februari 2006, hlm.3.

Adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang bukan advokat adalah para pekerja bantuan hukum yang terdapat di lembaga bantuan hukum baik yang berasal dari lembagai swadaya masyarakat atau perguruan tinggi. Pada umumnya, para pekerja bantuan hukum tersebut dikenal dengan istilah pembela umum (public defender) atau pengacara publik (public barritser). Lihat Adnan Buyung Nasution, “Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat : Beberapa Pointers,” Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU Advokat, Bandung, 24 Februari 2006, hlm.3.

 

[18] 

Bambang Sunggono dan Arief Harianto, Op.Cit., hlm.32.

Bambang Sunggono dan Arief Harianto, Op.Cit., hlm.32.

 

[19] 

Lihat R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan (Bogor : Politeia, 1995), hlm.174-176 dan 182. Pasal 237 HIR menjelaskan bahwa orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberikan ijin untuk berperkara tanpa biaya. Pasal 238 ayat (1) sampai dengan ayat (3) HIR pada pokoknya menjelaskan tentang adanya pengajuan permohonan berpekara tanpa biaya oleh penggugat dan tergugat yang diajukan pada saat mengajukan gugatan (bagi penggugat) atau jawaban (bagi tergugat) yang disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala kepolisian setempat. Pasal 242 HIR pada pokoknya menerangkan tentang permohonan berperkara pada tingkat banding tanpa membayar biaya perkara. Sedangkan Pasal 250 HIR pada pokoknya menerangkan bahwa apabila si tertuduh diperintahkan menghadap hakim karena suatu kejahatan yang dinacam dengan hukuman mati dan telah menyatakan kehendaknya agar dalam persidangan nanti dibantu oleh sarjana hukum atau ahli hukum maka sarjana hukum atau ahli hukum yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan berdasarkan surat penetapan wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. 

Lihat R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan (Bogor : Politeia, 1995), hlm.174-176 dan 182. Pasal 237 HIR menjelaskan bahwa orang-orang yang demikian, yang sebagai penggugat atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberikan ijin untuk berperkara tanpa biaya. Pasal 238 ayat (1) sampai dengan ayat (3) HIR pada pokoknya menjelaskan tentang adanya pengajuan permohonan berpekara tanpa biaya oleh penggugat dan tergugat yang diajukan pada saat mengajukan gugatan (bagi penggugat) atau jawaban (bagi tergugat) yang disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala kepolisian setempat. Pasal 242 HIR pada pokoknya menerangkan tentang permohonan berperkara pada tingkat banding tanpa membayar biaya perkara. Sedangkan Pasal 250 HIR pada pokoknya menerangkan bahwa apabila si tertuduh diperintahkan menghadap hakim karena suatu kejahatan yang dinacam dengan hukuman mati dan telah menyatakan kehendaknya agar dalam persidangan nanti dibantu oleh sarjana hukum atau ahli hukum maka sarjana hukum atau ahli hukum yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan berdasarkan surat penetapan wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. 

 

[20] 

Pasal  35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap orang yang terlibat perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal Selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menjelaskan bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum. Sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pasal  35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap orang yang terlibat perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal Selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menjelaskan bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum. Sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

 

[21] 

Pasal 51 UU Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 51 UU Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

 

[22] 

Pasal 54 KUHAP menjelaskan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 55 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.Sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP pada pokoknya menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu serta diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum. Selanjutnya, penasihat hukum yang telah ditunjuk tersebut memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pasal 54 KUHAP menjelaskan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 55 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.Sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP pada pokoknya menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu serta diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum. Selanjutnya, penasihat hukum yang telah ditunjuk tersebut memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

 

[23] 

Sikap pasif penasihat hukum dalam melakukan pendampingan terhadap tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan ini dikenal dengan istilah within sight within hearing. Istilah ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 115 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

Sikap pasif penasihat hukum dalam melakukan pendampingan terhadap tersangka pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan ini dikenal dengan istilah within sight within hearing. Istilah ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 115 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

 

[24] 

Abdul Hakim G. Nusantara, “Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural”, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Ke Arah Bantuan Hukum Struktural  ed. Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusuma (Bandung : Alumni, 1981), hlm.17-19.

Abdul Hakim G. Nusantara, “Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural”, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Ke Arah Bantuan Hukum Struktural  ed. Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusuma (Bandung : Alumni, 1981), hlm.17-19.

 

[25] 

Adnan Buyung Nasution, Op.Cit., hlm.5.

Adnan Buyung Nasution, Op.Cit., hlm.5.

 

[26] 

Ibid.,

Ibid.,

 

[27] 

Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hlm.20.

 

Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hlm.20.

 

 

[28] 

Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, Op.Cit., hlm.30.

Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, Op.Cit., hlm.30.

 

[29] 

Ibid., hlm.31.

Ibid., hlm.31.

 

[30] 

Frans Hendra Winarta, “Revitalisasi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum di Indonesia,” KHN Newsletterr (Volume 8–Nomor 2, Maret-April 2008).

Frans Hendra Winarta, “Revitalisasi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum di Indonesia,” KHN Newsletterr (Volume 8–Nomor 2, Maret-April 2008).

 

[31] 

Ibid

Ibid

 

[32] 

Jeremias Lemek, Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta : Galang Press, 2007), hlm.41.

Jeremias Lemek, Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta : Galang Press, 2007), hlm.41.

 

[33] 

Luhut M.P. Pangaribuan, “Advokat Sebagai Penegak Hukum : Suatu Catatan Secara Garis Besar”, (Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta, 19 April 2005). Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dinegara Inggris, istilah advokat dibagi dalam dua jenis profesi yaitu solicitor yang tidak pernah beracara di pengadilan dan barrister yang selalu beracara di pengadilan. Dalam kedudukannya sebagai penegak hukum maka advokat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pekerjaan lainnya, yaitu pertama : advokat memiliki keahlian yang dapat diamalkan dan diterapkan dalam masyarakat secara bebas; kedua : advokat dibatasi oleh kode etik dalam mengaplikasikan dan mengamalkan keahliannya tersebut; dan ketiga : adanya kode etik yang dirumuskan dan disusun secara terbuka oleh organisasi profesi. Dalam kaitannya dengan kedudukan advokat sebagai penegak hukum maka Jeremias lemek, SH yang berpendapat bahwa advokat sebagai penegak hukum memiliki tugas-tugas tertentu yang dibebankan oleh negara dan masyarakat. Secara garis besar ada dua tugas advokat sehubungan dengan usaha penegakan hukum, yaitu tugas untuk melakukan pembelaan kepentingan kliennya di Pengadilan dengan cara memberikan kontribusi pemikirannya melalui argumentasi hukum kepada hakim dan untuk bertindak sebagai konsultan dari masyarakat. Lihat Jeremias Lemek, Op.Cit., hlm.55-57.

Luhut M.P. Pangaribuan, “Advokat Sebagai Penegak Hukum : Suatu Catatan Secara Garis Besar”, (Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta, 19 April 2005). Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dinegara Inggris, istilah advokat dibagi dalam dua jenis profesi yaitu solicitor yang tidak pernah beracara di pengadilan dan barrister yang selalu beracara di pengadilan. Dalam kedudukannya sebagai penegak hukum maka advokat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pekerjaan lainnya, yaitu pertama : advokat memiliki keahlian yang dapat diamalkan dan diterapkan dalam masyarakat secara bebas; kedua : advokat dibatasi oleh kode etik dalam mengaplikasikan dan mengamalkan keahliannya tersebut; dan ketiga : adanya kode etik yang dirumuskan dan disusun secara terbuka oleh organisasi profesi. Dalam kaitannya dengan kedudukan advokat sebagai penegak hukum maka Jeremias lemek, SH yang berpendapat bahwa advokat sebagai penegak hukum memiliki tugas-tugas tertentu yang dibebankan oleh negara dan masyarakat. Secara garis besar ada dua tugas advokat sehubungan dengan usaha penegakan hukum, yaitu tugas untuk melakukan pembelaan kepentingan kliennya di Pengadilan dengan cara memberikan kontribusi pemikirannya melalui argumentasi hukum kepada hakim dan untuk bertindak sebagai konsultan dari masyarakat. Lihat Jeremias Lemek, Op.Cit., hlm.55-57.

 

[34] 

Henry Campbel Black, Black’s Law Dictionary (St. Paul Minn : West Publishing Co, 1990), page.22. Advocate : A person who assists, defends, pleeds or prosecutes for anothet.

Henry Campbel Black, Black’s Law Dictionary (St. Paul Minn : West Publishing Co, 1990), page.22. Advocate : A person who assists, defends, pleeds or prosecutes for anothet.

 

[35] 

Jeremisa Lemek, Op.Cit., hlm.59.

Jeremisa Lemek, Op.Cit., hlm.59.

 

[36] 

Ibid., hlm.42-44.

Ibid., hlm.42-44.

 

[37] 

C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 (Bandung : Alumni, 1994), hlm.105.

C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 (Bandung : Alumni, 1994), hlm.105.

 

[38] 

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm.17-20.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm.17-20.

 

[39] 

Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm.2.

Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm.2.

 

[40] 

Bambang Waluyo, Op.cit., hlm.16.

Bambang Waluyo, Op.cit., hlm.16.

 

[41] 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat Cet-Kelima (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.13-14.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat Cet-Kelima (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.13-14.

 

[42] 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm.24. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada dasarnya, penggunaan data sekunder dalam suatu penelitian mempunyai kegunaan yang berupa adanya penghematan biaya dan tenaga, adanya posibilitas untuk memperkokoh dan memperluas dasar-dasar penarikan suatu generalisasi dan dapat menimbulkan gagasan-gagasan yang lebih baru. Selain itu, penggunaan data sekunder juga memiliki kelemahan yang berupa kesulitan untuk mengetahui secara tepat lokasi terhimpunnya data sekunder tersebut, perlu adanya kegiatan sistematisasi kembali sesuai dengan sistematika dan kerangka penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dan adanya kesulitan untuk mengetahui secara pasti bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan data sekunder yang dihadapi.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hlm.24. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada dasarnya, penggunaan data sekunder dalam suatu penelitian mempunyai kegunaan yang berupa adanya penghematan biaya dan tenaga, adanya posibilitas untuk memperkokoh dan memperluas dasar-dasar penarikan suatu generalisasi dan dapat menimbulkan gagasan-gagasan yang lebih baru. Selain itu, penggunaan data sekunder juga memiliki kelemahan yang berupa kesulitan untuk mengetahui secara tepat lokasi terhimpunnya data sekunder tersebut, perlu adanya kegiatan sistematisasi kembali sesuai dengan sistematika dan kerangka penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dan adanya kesulitan untuk mengetahui secara pasti bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan data sekunder yang dihadapi.

 

[43] 

Ibid., hlm.13.

Ibid., hlm.13.

 

[44] 

Ibid.,

Ibid.,

 

[45] 

Ibid.,

Ibid.,

 

[46] 

Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm.25. Menurut beliau, wawancara merupakan alat pengumpul data yang berfungsi untuk membuat suatu deskripsi dan/atau eksplorasi.

Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm.25. Menurut beliau, wawancara merupakan alat pengumpul data yang berfungsi untuk membuat suatu deskripsi dan/atau eksplorasi.

 

[47] 

Ibid., hlm.21.

Ibid., hlm.21.

 

[48] 

Bambang Waluyo, Op.Cit., hlm.77-78.

Bambang Waluyo, Op.Cit., hlm.77-78.

 

[49] 

Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme : Advokat (Jakarta : Kata Hasta Pustaka, 2007), hlm.1.

Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme : Advokat (Jakarta : Kata Hasta Pustaka, 2007), hlm.1.

 

[50] 

Ibid., hlm.23-27.

Ibid., hlm.23-27.

 

[51]

Daniel Panjaitan, “Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia”, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum  ed. A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung (Jakarta : YLBHI dan PSHK, 2007), hlm. 48-49.

 

Advertisements

EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA July 31, 2008

Posted by mmsconsulting in Criminal Law.
2 comments

Oleh :

SETIYONO, SH, MH

Partner MMS Consulting

Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Ketua Divisi Non Litigasi LKBH FH USAKTI

 

ABSTRAK

 

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Dalam perkembangannya, seringkali muncul penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota. Namun demikian, ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP merupakan dasar pengaturan terhadap eksistensi saksi mahkota. Pada awalnya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti  dalam perkara pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Dalam perkembangannya, maka penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan International Covenant on Civil and Political Rights sebagai instrumen hak asasi manusia internasional termasuk sebagai instrumen penilaian terhadap implementasi prinsip-prinsip fair trial.     

 

Kata Kunci : Saksi Mahkota, Alat Bukti, Perkara Pidana.

Dipublikasikan pula dalam Jurnal Hukum Terakreditasi Lex Jurnalica Volume 05, Nomor 01, Desember 2007.

 

 

 

A.           PENDAHULUAN.

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil.[1] Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.[2]  

Selain itu, untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan asas pemeriksaan akusator.[3] Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu bentuk dari adanya asas praduga tidak bersalah maka terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian.[4] Hal tersebut merupakan bentuk hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator dalam KUHAP. Oleh karena itu, sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya.[5]

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.[6] Bagi penuntut umum, maka pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya.[7] Berbeda halnya dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum, maka pembuktian merupakan faktor yang determinan dalam rangka melakukan pembelaan  yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya.

Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkatan pengadilan maka perihal pembuktian merupakan faktor yang juga sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut.[8] Oleh karena itu, apabila ditinjau dari perspektif yuridis maka dalam perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa.[9]

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.     

Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.   

Berdasarkan hal tersebut maka dalam tulisan ini penulis mencoba untuk membahas mengenai permasalahan tentang eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pekara pidana. Adapun pokok pembahasan yang dilakukan oleh penulis bersifat terbatas, yaitu menganalisis hanya terhadap pokok permasalahan tentang dibolehkan atau tidaknya pengunaan saksi mahkota menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang perlindungan hak asasi terhadap terdakwa. Pada akhirnya, tulisan ini hanya bertujuan untuk memperlengkap literatur keilmuan dan pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pekara pidana.

 

B.           SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI MENURUT KUHAP.

Secara teoritis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut :[10]

1.            Conviction in time, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim an sich dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

2.            Conviction in Raisonee, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Faktor keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis (reasonable). Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian yang pertama.

3.            Positief wetelijk stelsel atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian posiitf, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

4.            Negatief wetelijk stelsel atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian yang negatif. Terdapat dua konsep penting dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, yaitu konsep tentang prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannnya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum.[11]

Konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Berpedoman pada konsep keyakinan hakim tersebut maka penulis berpendapat bahwa apabila hakim bersikap aktif dalam sidang pembuktian maka hal tersebut harus dilihat dari perspektif kepentingan tugasnya, yaitu dalam rangka membentuk suatu keyakinan dan bukan didasarkan pada perspektif kepentingan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan hakim.

Perihal alat bukti yang sah, ternyata dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Secara gradasi, maka eksistensi keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting. Alat bukti keterangan terdakwa merupakan konsep alat bukti baru yang menggantikan konsep alat bukti konservatif berupa pengakuan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 295 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Selain itu, alat bukti keterangan terdakwa merupakan konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator oleh KUHAP.[12]  

 

 

 

C.           DEFINISI DAN PENGATURAN SAKSI MAHKOTA.

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (kroon getuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi  yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.[13] Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, SH, MH, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.[14]

Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka rekognisi tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.[15]

Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah  karena kurangnya alat bukti.

 Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu., yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

 

D.          ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA.

Adanya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana maka tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam setiap pemeriksaan perkara pidana.

Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan penilaian implementasi prinsip-prinsip fair trial maka ICCPR digunakan sebagai instrumen acuan.

 

 

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1.            Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa,. Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP[16] dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan keslahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum ;

2.            Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHPidana.[17] Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan[18] in casu kekerasan psikis ;

3.            Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP ;

4.            Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal mana dijelaskan bahwa  penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995[19], Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995[20] ;

5.            Bahwa seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Hal ini tentunya bertentangan dan melanggar asas non self incrimination. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR dijelaskan sebagai berikut :

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantes, in full equality : (g). Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty.”

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebut bertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun . Selain itu, diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan kesalahannya.[21]

Dengan demikian, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang kembali karena bertentangan dan melanggar kaidah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional maupun ICCPR sebagai isntrumen hak asasi manusia internasional yang juga merupakan sumber acuan terhadap implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial).

 

E.           KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan beberpa konklusi sebagai berikut :

1.            KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota. Namun demikian, ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP merupakan dasar pengaturan bagi saksi mahkota.

2.            Pada awalnya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti  dalam perkara pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Hal ini sebagaimana dijustifikasi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

3.            Dalam perkembangannya, maka penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan ICCPR sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Hal tersebut juga didukung oleh berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995.

4.            Digunakannya ICCPR sebagai instrumen untuk menganalis tentang penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti didasarkan alasan bahwa ICCPR merupakan instrumen acuan dalam menilai implementasi prinsip-prinsip fair trial.

 

 

 

 

F.            SARAN.

Berdasarkan beberapa hasil kesimpulan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis, maka selanjutnya dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1.            Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan esensi hak asasi manusia, khususnya hak asasi terdakwa.

2.            Untuk dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip fair trial maka perlu dicari suatu solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkan rasa keadilan publik.

 

G.          DAFTAR PUSTAKA.

 

Adami Chazawi, Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana, Bayumedia, Malang, 2006.

 

Ahmad Fauzan, Fair Trial : Prinsip-Prinsip Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997.

 

Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

 

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

 

Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1998.

 

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, 1982.

 

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi, Mandar Maju. Bandung, 2003.

 

Kepolisian Republik Indonesia, Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana, 2000.

 

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

 

Loebby Loqman, “Saksi Mahkota,” Forum Keadilan, (Nomor 11, 1995).

 

Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

 

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

 

_________, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

 

Syamsul Bahri Radjam, “Hak Warga Negara Dalam Hukum Acara Pidana” dalam Panduan Bantuan Hukum : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, editor A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2006.

 

Varia Peradilan, Nomor 62, Nopember, 1990.

 

Varia Peradilan, Nomor 119, Agustus, 1995.

 

Varia Peradilan, Nomor 120, September 1995.

Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum,” yang terdapat dalam http ://www.hukumonline.com/ detail.asp? id= 18013 &cl =Fokus


[1] Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982), hlm. 1.

[2] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 9.

[3] Syamsul Bahri Radjam, “Hak Warga Negara Dalam Hukum Acara Pidana,” Panduan Bantuan Hukum : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, ed. A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006), hlm. 273.

[4] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm.. 41.

[5] Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik (Jakarta : Djambatan, 1998), hlm. 107.

[6] Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 49-50.

[7] Adami Chazawi, Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana (Malang : Bayumedia, 2006), hlm. 201.

[8] Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), hlm. 133.

 

[9] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 252.

[10] Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm.14-17.

[11] Kepolisian Republik Indonesia, Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana (Jakarta : 2000), hlm. 17.

[12] Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op.cit., hlm. 18-19.

[13] Lilik Mulyadi, Op.cit., hlm. 85-86.

[14] Loebby Loqman, “Saksi Mahkota,” Forum Keadilan (Nomor 11, 1995).

[15] Varia Peradilan Nomor 62, Nopember 1990, hlm. 19-44.

[16] Pasal 66 KUHAP menjelaskan sebagai berikut : “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

[17] Pasal 242 ayat (1) KUHPidana menjelaskan sebagai berikut : “Barang siapa dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

[18] Loebby Loqman, Loc.cit.,

[19] Varia Peradilan Nomor 119, Agustus 1995, hlm. 5-58.

[20] Varia Peradilan Nomor 120, September 1995, hlm. 5-62.

[21] Ahmad Fauzan, Fair Trial : Prinsip-Prinsip Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997), hlm. 33.

 

 

EKSISTENSI REKSA DANA SYARIAH July 31, 2008

Posted by mmsconsulting in Civil Law.
1 comment so far

 

Oleh :

SETIYONO, SH, MH

 

Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Ketua Divisi Non Litigasi LKBH FH USAKTI

Partner MMS Consulting

 

 

ABSTRAK

 

Eksistensi reksa dana syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan reksa dana konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan investasi yang dirumuskannya. Dalam melakukan pengelolaan investasi (reinvestment), maka reksa dana syariah harus berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pada dasarnya, pembentukan reksa dana syariah sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi reksa dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga maka dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah. Selain itu, terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga trust maka dalam reksa dana syariah juga terdapat konsep al wakalah.  Dalam operasionalisasinya maka reksa dana syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional.

 

Kata Kunci : Reksa Dana Syariah, Hukum Ekonomi Islam

 

 

A.           PENDAHULUAN.

Negara Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang. Adapun karakteristik dari negara berkembang adalah adanya kegiatan pembangunan di segala bidang yang masing-masing memiliki tujuan atau sasaran. Pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan, yaitu adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis (Nindyo Pramono, 1997 : 1).

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut maka pembangunan di bidang ekonomi memperoleh skala prioritas. Adapun sasaran umum dari pembangunan di bidang ekonomi adalah untuk terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan bidang ekonomi tersebut maka pembuatan kebijakan moneter diarahkan untuk mendorong agar lembaga-lembaga keuangan dapat meningkatkan volume dana masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa dana masyarakat mempunyai peran penting dalam proses pembangunan negara. Selain berfungsi sebagai modal utama dalam rangka pembangunan suatu negara maka dana masyarakat tersebut juga memiliki dampak positif yang berupa mengurangi tingkat ketergantungan negara terhadap sejumlah pinjaman asing baik yang berasal dari suatu organisasi keuangan internasional ataupun dari negara-negara asing lainnya (Nindyo Pramono, 1997 : 1-2).

Pembuatan kebijakan hendaknya harus didasarkan pada beberapa pertimbangan yang tepat dan proporsional. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan dari kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Selain itu, faktor pengawasan juga merupakan hal yang sangat diperlukan dalam proses implementasi kebijakan yang telah dibuat.

Selain pengaturan melalui sarana kebijakan maka diperlukan juga sarana penunjang lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Adapun sarana penunjang yang dimaksud adalah dengan dibuatnya tatanan hukum yang mampu mendorong, mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Pembentukan tatanan hukum tersebut merupakan bagian dari politik hukum nasional yang mengamanatkan untuk melakukan pembuatan dan pembaruan terhadap produk-produk hukum yang sesuai dengan tingkat perubahan masyarakat (Mahfud M.D, 1998 : 9 dan Bagir Manan, 1996 : 8-14).

Pada dasarnya, proses pembentukkan dan perubahan produk hukum yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat merupakan refleksi dari sifat norma hukum sebagai suatu norma dinamis (Setiyono, 2001 : 70). Hukum sebagai alat kontrol sosial akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan berkembangnya suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh kaum Savignian yang menjelaskan bahwa hukum yang bersifat ideal adalah hukum yang akan selalu beradaptasi dengan tingkat perkembangan masyarakat (Theo Huijbers, 1984 : 118).

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut dengan UUPM) diharapkan dapat memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat khususnya untuk mendorong, mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Selain itu, dengan adanya UUPM diharapkan pasar modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar sehingga tujuan dari sasaran umum pembangunan di bidang ekonomi dapat tercapai, khususnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pasar modal memiliki peran strategis yaitu sebagai lembaga pembiayaan bagi dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi masyarakat termasuk investor kecil maupun menengah.

Seiring dengan peran pasar modal tersebut maka seringkali terdapat suatu persepsi yang muncul dalam benak masyarakat umum, khususnya bagi calon investor, bahwa untuk dapat berinvestasi di pasar modal memerlukan modal yang cukup besar dan keahlian khusus untuk menganalisis pergerakan harga saham termasuk instrumen pasar modal lainnya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan persepsi yang sedemikan rupa, maka UUPM telah mengintrodusir suatu lembaga investasi baru yang dikenal dengan nama reksa dana (Setiyono, 2003 : 5).

Dengan adanya lembaga reksa dana diharapkan dapat menciptakan persepsi baru bahwa untuk berinvestasi di pasar modal sangat mudah dan diperlukan modal yang tidak terlalu besar. Selain itu, munculnya lembaga reksa dana juga merupakan simbol yang mempertegas persepsi bahwa pasar modal bukan merupakan wadah yang didominasi dan dimonopoli oleh investor-investor yang memiliki modal besar saja. Melalui reksa dana, masyarakat strata menengah bawah dapat pula berpartisipasi untuk melakukan investasi dan juga untuk menikmati keuntungan yang menjanjikan dari saham dan instrumen investasi lainnya. Hal tersebut seiring dengan tujuan utama pendirian reksa dana, yaitu untuk memperluas basis pemodal lokal. Semakin luas basis tersebut maka semakin berkembang pula pasar modal di Indonesia (Felia Salim, 1997 : 113).

Dalam perkembangannya, kemudian muncul bentuk inovatif dari lembaga reksa dana yang mekanisme pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Munculnya reksa dana berdasarkan prinsip syariah tersebut (untuk selanjutnya disebut reksa dana syariah) dikarenakan alasan adanya penerapan sistem bagi hasil dalam mekanisme pembagian keuntungannya. Sejak dibentuk pertama kali pada tahun 1997, pada kenyataannya eksistensi reksa dana syariah berhasil menarik minat investor. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kenaikan nilai investasi reksa dana syariah yang sampai dengan tahun 2003 meningkat 17 % (tujuh belas persen). Untuk lebih mendukung kegiatan operasional reksa dana syariah maka dibentuk pula indeks syariah di bursa efek (Setiyono, 2003 : 12-13).

Reksa dana syariah yang juga sering disebut dengan istilah Islamic Investment Fund atau Syariah Mutual Fund merupakan lembaga intermediari (intermediary) yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (reinvestment). Selain untuk memberikan kemudahan bagi calon investor untuk berinvestasi di pasar modal maka pembentukan Islamic Investment Fund atau Syariah Mutual Fund juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Iggi H. Achsien, 2000 : 83-84). 

Sama halnya dengan reksa dana konvensional, maka dalam operasionalisasi reksa dana syariah juga membutuhkan manajer investasi yang profesional. Manajer investasi sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi reksa dana syariah harus mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UUPM dan ketentuan perundangan-undangan terkait lainnya. Manajer investasi wajib melaksanakan tugas dan kewajiban pengelolaan reksa dana syariah dengan itikad baik (good faith) demi kepentingan reksa dana (Setiyono, 2003 : 145). 

Terkait dengan karakteristiknya sebagai suatu lembaga investasi syariah, maka setiap kebijakan investasi reksa dana syariah yang dirumuskan oleh manajer investasi sebagai harus berpedoman dan tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip investasi syariah sebagaimana yang diatur dalam hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, manajer investasi juga dituntut untuk dapat lebih memahami prinsip-prinsip invetasi syariah. Selain itu, eksistensi reksa dana syariah juga membutuhkan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan investasi oleh manajer investasi. Oleh karena itu maka muncul beberapa permasalahan terkait dengan uraian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yaitu Pertama : prinsip-prinsip hukum ekonomi islam yang bagaimanakah yang diaplikasikan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan investasi dalam reksa dana syariah ? Kedua : Siapakah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi kegiatan reksa dana syariah ?

  

B.           KETERKAITAN KONSEP EKONOMI ISLAM DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH.

Islam sebagai agama wahyu merupakan sumber pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang dilakukan dalam bidang ekonomi Islam mengutamakan metode pendekatan sistem nilai sebagaimana yang tercantum dalam sumber-sumber hukum Islam yang berupa Al Quran, Sunnah, Ijma dan Ijtihad.

Sistem nilai tersebut diharapkan dapat membentuk suatu sistem ekonomi Islam yang mampu mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan serta timbulnya perpecahan akibat adanya persaingan dan kegelisahan yang menyebabkan keserakahan sebagai bentuk krisis dari sistem ekonomi kapitalis individualistik dan marxis sosialistik (Muhamad, 2000 : 14-16). Islam menginginkan suatu ekonomi pasar yang dilandaskan pada nilai-nilai moral. Segala kegiatan ekonomi harus berdasarkan pada prinsip kerjasama dan prinsip tanggung jawab (Setiyono, 2003 : 21).

Karakteristik utama dari sistem ekonomi Islam adalah digunakannya konsep segitiga (triangle concept) yang memiliki tiga elemen dasar. Adapun ketiga elemen dasar tersebut adalah Allah SWT, manusia dan alam. Dalam melaksanakan segala aktivitas ekonomi, maka manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya (hablum minannaas). Sedangkan elemen alam pada konsep segitiga dimaksudkan sebagai wahana atau tempat yang mampu memberikan dan mencukupi kebutuhan seluruh mahluk hidup, khususnya umat manusia. Namun demikian, manusia yang telah ditakdirkan sebagai mahluk hidup yang diberikan akal memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup dari alam tersebut. Pada akhirnya, keseluruhan hubungan horisontal antara kedua elemen tersebut harus mengacu pada sebuah garis lurus vertikal, yaitu Allah SWT (hablum minnallah). Hal tersebut merupakan salah satu bentuk filsafat ekonomi Islam (Muhamad, 2000 : 17).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam filsafat ekonomi Islam terdapat tiga asas pokok yaitu sebagai berikut : (Muhamad, 2000 : 19)

1.             Asas yang menjelaskan bahwa dunia dan seluruh isinya, termasuk alam semesta, adalah milik Allah SWT dan berjalan menurut kehendak-Nya.

2.             Asas yang menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan pencipta semua mahluk hidup yang ada di alam semesta ini. Konsekuensi yang timbul dari hal tersebut adalah bahwa seluruh mahluk hidup tersebut harus tunduk kepada-Nya.

3.             Asas yang menjelaskan bahwa iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku ekonomi manusia menurut horison waktu.  

Kekuasaan Allah SWT terhadap dunia beserta isinya bersifat menyeluruh termasuk terhadap harta benda yang dimiliki oleh seorang manusia. Dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maka manusia yang merupakan khalifatullah harus mampu mengelola harta benda miliknya sesuai dengan ajaran Allah SWT. Pengeloaan tersebut dapat berupa melakukan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal tersebut sebagimana yang dikemukakan dalam Al Quran yang menjelaskan sebagai berikut :

1.             Sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi (QS. 2 : 29-30).

2.             Hai orang-orang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan padamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (QS. 2 : 172)

3.             Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (QS. 4 : 29)

Konsep pengelolaan harta sesuai dengan nilai-nilai syariah tersebut juga dipertegas dalam Hadits Riwayat (HR) Ibn Majah yang menjelaskan bahwa “Bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Ambillah apa yang halal, dan tinggalkan apa yang haram”. Manajemen pengelolaan harta tersebut juga dijelaskan dalam Hadits Riwayat (HR) Bukhari, yang menjelaskan “Sesungguhnya Allah tidak menyukai kalian menyiakan harta” (Iggi H. Achsien, 2000 : 25 dan 28). Oleh karena itu, pembentukan reksa dana syariah sebagai lembaga investasi syariah juga memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya.

 

C.           PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN REKSA DANA SYARIAH.

Secara historis, eksistensi reksa dana syariah tidak dikenal dalam sejarah kelahiran dan penyebaran agama Islam. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti bahwa Islam tidak memiliki konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar pembentukan dan operasionalisasi reksa dana syariah. Dalam hukum ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip muamallah mubah atau jaiz yang menjelaskan bahwa segala sesuatu diperbolehkan selama tidak dilarang oleh Al Quran dan Sunnah (M.D. Ali, 1990 : 33).

Dasar transaksi yang mendasari pembentukan reksa dana syariah pertama kali adalah adanya kontrak. Dalam hal reksa dana syariah tersebut berbentuk perseroan maka terdapat kontrak antara pihak direksi dengan manajer investasi sebagai pihak pengelola dan bank kustodian sebagai pihak penyimpan kekayaan milik reksa dana syariah. Lain halnya dengan reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) yang pembentukannya hanya didasarkan pada adanya kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.

Pada dasarnya, hukum ekonomi Islam juga mengatur tentang urgensi kontrak sebagai dasar dari transaksi bisnis khususnya dalam hal pembentukan reksa dana syariah. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Al Quran menjelaskan bahwa “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS.5 : 1). Untuk memperjelaskan urgensi kontrak sebagai pedoman dalam melakukan transaksi atau akad maka dalam HR Abud Dawud, Ibn Majah dan Tirmizy dari Amru bin ‘Auf dijelaskan bahwa “Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (Muhamad, 2000 : 96).

Sebagai suatu lembaga trust maka hubungan yang terdapat dalam reksa dana syariah merupakan hubungan kepercayaan (fiduciary relation) dan hubungan kehati-hatian (prudential relation). Unsur utama dari reksa dana syariah sebagai lembaga trust adalah adanya pelimpahan kepercayaan dari investor kepada pihak manajer investasi dan bank kustodian. Bentuk dari pelimpahan kepercayaan tersebut adalah dengan adanya pemberian kuasa untuk mengelola dan menyimpan dana milik investor dengan didasarkan pada itikad baik. Terkait dengan kapasitasnya sebagai wakil dari investor maka manajer investasi dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan pengelolaannya secara optimal dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah serta harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudential principle) (Setiyono, 2003 : 29-30). Dalam hukum ekonomi Islam, konsep perwakilan yang terdapat dalam reksa dana syariah tersebut dikenal dengan prinsip al wakalah.

Pada dasarnya al wakalah memiliki makna yang berupa penyerahan sesuatu pekerjaan, pendelegasian atau pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Selain itu, konsep al wakalah juga dapat didefinisikan sebagai suatu permohonan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan dirinya dalam suatu urusan atau perbuatan seperti menjual, membeli dan lain-lain (Siti Hamidah, 2004 : 34). Oleh karena itu, sebagai wakil dari para investor reksa dana syariah maka segala perbuatan yang dilakukan oleh manajer investasi dan bank kustodian terbatas hanya pada hal-hal yang dikuasakan saja.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi reksa dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga maka dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah. Secara teknis, mudharabah didefinisikan sebagai suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak, dalam hal mana satu pihak akan menyediakan dana sebagai modal dan pihak lain akan melakukan pengelolaan atas dana tersebut (Siti Hamidah, 2004 : 34).

Reksa dana syariah akan bertindak sebagai pengelola (mudharib) yang  berkewajiban untuk melakukan pengelolaan atas dana milik para investor. Pengelolaan tersebut dilakukan dalam bentuk menempatkan kembali dana (reinvestment) milik para investor dalam berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, yaitu yang tidak mengandung unsur riba, unsur haram, unsur perjudian (masyir) dan unsur spekulatif atau unsur risiko (gharar). Dengan didasarkan pada pola hubungan yang demikian tersebut, maka prinsip mudharabah yang aplikasikan dalam reksa dana syariah sering disebut dengan mudharabah bertingkat. Hal ini dikarenakan pada alasan bahwa reksa dana syariah bukan merupakan mudharib murni yang hanya melakukan investasi kembali dana milik para investor dalam sektor riil saja (Iwan Pontjowinoto, 2003 : 28). 

 

D.           PENGAWASAN REKSA DANA SYARIAH.

Sama halnya dengan eksistensi reksa dana konvensional, maka reksa dana syariah juga memerlukan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku institusi yang memiliki otoritas di pasar modal. Pengawasan yang diberikan oleh Bapepam tersebut dilakukan dalam kerangka fungsi ajudikator (adjudicatory). Oleh karena itu, Bapepam dapat melakukan segala tindakan yang bersifat judisial (judicial power) seperti mencabut ijin usaha atau melarang pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal untuk melakukan kegiatan usahanya (Munir Fuady, 1996 : 117-118).

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam maka terhadap reksa dana syariah juga memerlukan pengawasan dari lembaga yang memiliki pemahaman tentang kaidah-kaidah investasi syariah. Adapun lembaga pengawas tersebut dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional.

Pada dasarnya, eksistensi dari Dewan Syariah Nasional tersebut, tidak hanya dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap reksa dana syariah saja, tetapi juga untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah lainnya, seperti perbankan syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional adalah bersifat substantif, dalam arti bahwa Dewan Syariah Nasional hanya mengawasi terhadap seluruh tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh reksa dana syariah tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan bahwa reksa dana syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan reksa dana konvensional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap reksa dana syariah dilakukan oleh 2 (dua) institusi, yaitu Bapepam dan Dewan Syariah Nasional (Setiyono, 2003 : 100). 

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional mempunyai tujuan yang positif. Hal ini sebagaimana didukung oleh pendapat dari seorang ekonom yang notabene adalah konsultan pada Islamic Development Bank (IDB), yaitu Prof M.A. Manan yang berpendapat bahwa apabila eksistensi dari suatu lembaga keuangan syariah hanya akan membawa kemudharatan, maka sebaiknya lembaga keuangan tersebut tidak perlu menggunakan label syariah. Masyarakat dapat melakukan penilaian tersendiri terhadap suatu lembaga keuangan yang memang berdasarkan prinsip syariah atau tidak.

Pemikiran untuk dibentuknya Dewan Syariah Nasional, diajukan pertama kali pada Lokakarya Alim Ulama yang diselenggarakan pada tanggal 29 – 31 Juli 1997 di Jakarta. Alasan pembentukan Dewan Syariah Nasional pada lokakarya tersebut, adalah selain untuk membentuk suatu lembaga yang dapat mengintegrasikan dan mengkoordinir setiap dewan pengawas syariah yang terdapat di setiap lembaga keuangan syariah, juga untuk mengawasi seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah, termasuk reksa dana syariah, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah.  Selain itu, pembentukan Dewan Syariah Nasional juga diharapkan untuk dapat menjawab berbagai permasalahan keuangan dan perekonomian dimana dalam operasionalisasi dan penyelesaiannya memerlukan keterlibatan hukum syariah.

Terkait dengan fungsinya sebagai institusi pengawas lembaga investasi syariah, maka Dewan Syariah Nasional memiliki tugas pokok dan kewenangan. Adapun yang menjadi tugas pokok dari Dewan Syariah Nasional adalah :

1.             Mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan investasi atau keuangan pada khususnya.

2.             Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan investasi dan keuangan.

3.             Mengeluarkan fatwa atas produk investasi dan keuangan syariah.

4.             Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Selain itu, kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional, adalah sebagai berikut :

1.             Mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan dan lembaga investasi syariah yang menjadi dasar tindakan hukum terkait.

2.             Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Bank Indonesia ;

3.             Memberikan rekomendasi dan / atau mencabut rekomendasi tentang nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan dan lembaga investasi syariah.

4.             Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga investasi dan keuangan baik dalam maupun luar negeri.

5.             Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan dan lembaga investasi syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

6.             Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan yang telah diberikan tersebut tidak diindahkan.

Dalam struktur organisasi, maka Dewan Syariah Nasional juga memiliki Badan Pelaksana Harian dan Dewan Pengawas Syariah. Tugas utama dari Badan Pelaksana Harian adalah untuk melaksanakan tugas pokok Dewan Syariah Nasional. Sedangkan tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari keputusan Dewan Syariah Nasional di setiap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, maka setiap pembentukan reksa dana syariah pasti akan memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai organ representatif dari Dewan Syariah Nasional.

Untuk dapat menjaga kredibilitas dan independensi dari Dewan Syariah Nasional, maka diharapkan agar keanggotaan dari Dewan Syariah Nasional dapat berasal dari orang yang memenuhi kriteria tertentu, seperti independen, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup khususnya yang terkait dengan masalah ekonomi Islam, berpengalaman dan juga memiliki integritas (Setiyono, 2003 : 104).

Eksistensi dan peranan dari Dewan Syariah Nasional semakin terlihat dengan dibentuknya Jakarta Islamic Index (JII) pada akhir April tahun 2000. Indeks tersebut menyediakan informasi tentang daftar saham halal dari para emiten. Namun, sebelum saham emiten dapat masuk dalam indeks syariah, maka harus terlebih dahulu diseleksi dan dinilai oleh Dewan Syariah Nasional. Pelaksanaan seleksi tersebut dilakukan dengan cara menetapkan sejumlah persyaratan. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

1.             Hasil usaha emiten tidak mengandung unsur riba ;

2.             Produk atau jasa  yang dihasilkan oleh emiten tidak  dikategorikan    

Haram.

3.             Memberikan informasi yang transparan.

4.             Rasio utang  terhadap   modal  yang  dimiliki  emiten    memenuhi kebutuhan.

5.             Rasio   piutang    terhadap    pendapatan   juga   harus   memenuhi ketentuan.

 

E.           KONKLUSI DAN SARAN.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa konklusi sebagai berikut :

1.             Reksa dana syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif dari reksa dana konvensional memiliki perbedaan karakteristik yang mendasar dalam pengelolaan dana milik para investor, yaitu harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

2.             Pada dasarnya, pembentukan reksa dana syariah sebagai lembaga investasi syariah juga memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya.

3.             Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi reksa dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga maka dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah. Selain itu, terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga trust maka dalam reksa dana syariah juga terdapat konsep al wakalah.

4.             Berdasarkan karakteristiknya sebagai suatu lembaga investasi syariah, maka dalam operasionalisasi reksa dana syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional. 

Berdasarkan dari beberapa hasil kesimpulan sebagaiman yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1.             Dalam kegiatan reksa dana syariah, ternyata eksistensi manajer investasi sebagai pihak pengelola dana memiliki peran yang determinan. Oleh karena itu, maka perlunya suatu pengaturan tambahan yang mengatur mengenai tata cara pemilihan manajer investasi yang proporsional untuk mengelola reksa dana syariah. Tata cara pemilihan tersebut dapat dilaksanakan melalui fit and proper test. Faktor profesionalisme dari manajer investasi bukan merupakan satu-satunya tolok ukur yang dapat dijadikan dasar penilaian. Faktor kredibilitas serta faktor kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan formal serta terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur tambahan. Selain itu, faktor tingkat pemahaman terhadap konsep ekonomi Islam secara makro dan juga pemahaman terhadap konsep investasi yang ideal sesuai dengan syariah Islam juga dapat dijadikan tolok ukur penilaian bagi pemilihan manajer investasi yang ingin mengelola reksa dana syariah.

2.             Eksistensi dari Dewan Syariah Nasional hendaknya juga mendapatkan pengaturan tersendiri dan khusus. Dewan Syariah Nasional memiliki peran dan tugas yang sangat berarti bagi eksistensi dan perkembangan reksa dana syariah di Indonesia. Pengaturan tersebut nantinya, tidak hanya mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari Dewan Syariah Nasional, namun juga harus mengatur mengenai mekanisme pemilihan dan kriteria pencalonan perorangan yang akan terpilih dalam struktur organisasi Dewan Syariah nasional tersebut. Pengaturan mengenai hubungan atau koordinasi antara Dewan Syariah Nasional dengan sejumlah lembaga keuangan atau lembaga investasi terkait lainnya juga  sangat diperlukan. Idealnya, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional melalui Dewan Pengawas Syariah harus bersifat kontinuitas. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan atau pelanggaran yang akan menimbulkan kerugian kepada investor sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi pada reksa dana syariah.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Achsien, Iggi H. Investasi Syariah Di Pasar Modal : Menggagas Konsep Dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah. Jakarta : Gramedia, 2000

Ali, M.D. Azaz-Azaz Hukum Islam (Hukum Islam I), Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta : Rajawali, 1990.

Departemen Agama RI. Al – Quranul Karim. Departemen Agama RI : Jakarta, 1994.

Fuady, Munir. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum). Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.

“Hasil Investasi Reksa Dana Syariah Lebih Menguntungkan,” yang terdapat dalam http: // www.bisnis.com / pls / bisnis / bisnis.cetak ? inw_id=158693

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pasar Modal. UU Nomor 8 Tahun 1995 LN No.64 tahun 1995. TLN. No.3608.

Hamidah, Siti. Berinvestasi Di Pasar Modal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Majalah Arena Hukum Nomor 23, Juli 2001.

Huijbers, Theo.  Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1984.

Mahfud M.D, Moh. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.

Manan, Bagir. Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Makalah Seminar Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Lampung, 1996.

Muhamad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta : UII Press, 2000.

Pontjowinoto, Iwan. P. Prinsip Syariah Di Pasar Modal : Pandangan Praktisi, Materi Workshop Nasional Pasar Modal Syariah. Malang, 29-31 Mei 2003.

Pramono, Nindyo. Sertifikasi Saham PT. Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Salim, Felia. “Reksa Dana Perluas Basis Pemodal Lokal” dalam Mengapa Harus Reksa Dana. Ed. Tim Uang dan Efek. Jakarta : Glory Offset Press, 1997.

Setiyono. Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Pasar Modal Indonesia. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2003.

_______. Aspek Hubungan Internasional Sebagai Faktor Pengubah Hukum, Majalah Hukum Trisakti Nomor 39, Jakarta, 2001.

Suma, Muhammad Amin. “Mengenal Lebih Jauh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia – DSN MUI,” yang terdapat dalam http://www.tazkia.com/article.php3?sid=210.