jump to navigation

EKSISTENSI REKSA DANA SYARIAH July 31, 2008

Posted by mmsconsulting in Civil Law.
trackback

 

Oleh :

SETIYONO, SH, MH

 

Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Ketua Divisi Non Litigasi LKBH FH USAKTI

Partner MMS Consulting

 

 

ABSTRAK

 

Eksistensi reksa dana syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan reksa dana konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan investasi yang dirumuskannya. Dalam melakukan pengelolaan investasi (reinvestment), maka reksa dana syariah harus berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pada dasarnya, pembentukan reksa dana syariah sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi reksa dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga maka dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah. Selain itu, terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga trust maka dalam reksa dana syariah juga terdapat konsep al wakalah.  Dalam operasionalisasinya maka reksa dana syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional.

 

Kata Kunci : Reksa Dana Syariah, Hukum Ekonomi Islam

 

 

A.           PENDAHULUAN.

Negara Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang. Adapun karakteristik dari negara berkembang adalah adanya kegiatan pembangunan di segala bidang yang masing-masing memiliki tujuan atau sasaran. Pembangunan nasional tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan, yaitu adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis (Nindyo Pramono, 1997 : 1).

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut maka pembangunan di bidang ekonomi memperoleh skala prioritas. Adapun sasaran umum dari pembangunan di bidang ekonomi adalah untuk terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan bidang ekonomi tersebut maka pembuatan kebijakan moneter diarahkan untuk mendorong agar lembaga-lembaga keuangan dapat meningkatkan volume dana masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa dana masyarakat mempunyai peran penting dalam proses pembangunan negara. Selain berfungsi sebagai modal utama dalam rangka pembangunan suatu negara maka dana masyarakat tersebut juga memiliki dampak positif yang berupa mengurangi tingkat ketergantungan negara terhadap sejumlah pinjaman asing baik yang berasal dari suatu organisasi keuangan internasional ataupun dari negara-negara asing lainnya (Nindyo Pramono, 1997 : 1-2).

Pembuatan kebijakan hendaknya harus didasarkan pada beberapa pertimbangan yang tepat dan proporsional. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan dari kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Selain itu, faktor pengawasan juga merupakan hal yang sangat diperlukan dalam proses implementasi kebijakan yang telah dibuat.

Selain pengaturan melalui sarana kebijakan maka diperlukan juga sarana penunjang lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Adapun sarana penunjang yang dimaksud adalah dengan dibuatnya tatanan hukum yang mampu mendorong, mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Pembentukan tatanan hukum tersebut merupakan bagian dari politik hukum nasional yang mengamanatkan untuk melakukan pembuatan dan pembaruan terhadap produk-produk hukum yang sesuai dengan tingkat perubahan masyarakat (Mahfud M.D, 1998 : 9 dan Bagir Manan, 1996 : 8-14).

Pada dasarnya, proses pembentukkan dan perubahan produk hukum yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat merupakan refleksi dari sifat norma hukum sebagai suatu norma dinamis (Setiyono, 2001 : 70). Hukum sebagai alat kontrol sosial akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan berkembangnya suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh kaum Savignian yang menjelaskan bahwa hukum yang bersifat ideal adalah hukum yang akan selalu beradaptasi dengan tingkat perkembangan masyarakat (Theo Huijbers, 1984 : 118).

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut dengan UUPM) diharapkan dapat memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat khususnya untuk mendorong, mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Selain itu, dengan adanya UUPM diharapkan pasar modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar sehingga tujuan dari sasaran umum pembangunan di bidang ekonomi dapat tercapai, khususnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pasar modal memiliki peran strategis yaitu sebagai lembaga pembiayaan bagi dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi masyarakat termasuk investor kecil maupun menengah.

Seiring dengan peran pasar modal tersebut maka seringkali terdapat suatu persepsi yang muncul dalam benak masyarakat umum, khususnya bagi calon investor, bahwa untuk dapat berinvestasi di pasar modal memerlukan modal yang cukup besar dan keahlian khusus untuk menganalisis pergerakan harga saham termasuk instrumen pasar modal lainnya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan persepsi yang sedemikan rupa, maka UUPM telah mengintrodusir suatu lembaga investasi baru yang dikenal dengan nama reksa dana (Setiyono, 2003 : 5).

Dengan adanya lembaga reksa dana diharapkan dapat menciptakan persepsi baru bahwa untuk berinvestasi di pasar modal sangat mudah dan diperlukan modal yang tidak terlalu besar. Selain itu, munculnya lembaga reksa dana juga merupakan simbol yang mempertegas persepsi bahwa pasar modal bukan merupakan wadah yang didominasi dan dimonopoli oleh investor-investor yang memiliki modal besar saja. Melalui reksa dana, masyarakat strata menengah bawah dapat pula berpartisipasi untuk melakukan investasi dan juga untuk menikmati keuntungan yang menjanjikan dari saham dan instrumen investasi lainnya. Hal tersebut seiring dengan tujuan utama pendirian reksa dana, yaitu untuk memperluas basis pemodal lokal. Semakin luas basis tersebut maka semakin berkembang pula pasar modal di Indonesia (Felia Salim, 1997 : 113).

Dalam perkembangannya, kemudian muncul bentuk inovatif dari lembaga reksa dana yang mekanisme pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Munculnya reksa dana berdasarkan prinsip syariah tersebut (untuk selanjutnya disebut reksa dana syariah) dikarenakan alasan adanya penerapan sistem bagi hasil dalam mekanisme pembagian keuntungannya. Sejak dibentuk pertama kali pada tahun 1997, pada kenyataannya eksistensi reksa dana syariah berhasil menarik minat investor. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kenaikan nilai investasi reksa dana syariah yang sampai dengan tahun 2003 meningkat 17 % (tujuh belas persen). Untuk lebih mendukung kegiatan operasional reksa dana syariah maka dibentuk pula indeks syariah di bursa efek (Setiyono, 2003 : 12-13).

Reksa dana syariah yang juga sering disebut dengan istilah Islamic Investment Fund atau Syariah Mutual Fund merupakan lembaga intermediari (intermediary) yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (reinvestment). Selain untuk memberikan kemudahan bagi calon investor untuk berinvestasi di pasar modal maka pembentukan Islamic Investment Fund atau Syariah Mutual Fund juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Iggi H. Achsien, 2000 : 83-84). 

Sama halnya dengan reksa dana konvensional, maka dalam operasionalisasi reksa dana syariah juga membutuhkan manajer investasi yang profesional. Manajer investasi sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi reksa dana syariah harus mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam UUPM dan ketentuan perundangan-undangan terkait lainnya. Manajer investasi wajib melaksanakan tugas dan kewajiban pengelolaan reksa dana syariah dengan itikad baik (good faith) demi kepentingan reksa dana (Setiyono, 2003 : 145). 

Terkait dengan karakteristiknya sebagai suatu lembaga investasi syariah, maka setiap kebijakan investasi reksa dana syariah yang dirumuskan oleh manajer investasi sebagai harus berpedoman dan tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip investasi syariah sebagaimana yang diatur dalam hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, manajer investasi juga dituntut untuk dapat lebih memahami prinsip-prinsip invetasi syariah. Selain itu, eksistensi reksa dana syariah juga membutuhkan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan investasi oleh manajer investasi. Oleh karena itu maka muncul beberapa permasalahan terkait dengan uraian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yaitu Pertama : prinsip-prinsip hukum ekonomi islam yang bagaimanakah yang diaplikasikan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan investasi dalam reksa dana syariah ? Kedua : Siapakah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi kegiatan reksa dana syariah ?

  

B.           KETERKAITAN KONSEP EKONOMI ISLAM DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH.

Islam sebagai agama wahyu merupakan sumber pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, seluruh aktivitas yang dilakukan dalam bidang ekonomi Islam mengutamakan metode pendekatan sistem nilai sebagaimana yang tercantum dalam sumber-sumber hukum Islam yang berupa Al Quran, Sunnah, Ijma dan Ijtihad.

Sistem nilai tersebut diharapkan dapat membentuk suatu sistem ekonomi Islam yang mampu mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan serta timbulnya perpecahan akibat adanya persaingan dan kegelisahan yang menyebabkan keserakahan sebagai bentuk krisis dari sistem ekonomi kapitalis individualistik dan marxis sosialistik (Muhamad, 2000 : 14-16). Islam menginginkan suatu ekonomi pasar yang dilandaskan pada nilai-nilai moral. Segala kegiatan ekonomi harus berdasarkan pada prinsip kerjasama dan prinsip tanggung jawab (Setiyono, 2003 : 21).

Karakteristik utama dari sistem ekonomi Islam adalah digunakannya konsep segitiga (triangle concept) yang memiliki tiga elemen dasar. Adapun ketiga elemen dasar tersebut adalah Allah SWT, manusia dan alam. Dalam melaksanakan segala aktivitas ekonomi, maka manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya (hablum minannaas). Sedangkan elemen alam pada konsep segitiga dimaksudkan sebagai wahana atau tempat yang mampu memberikan dan mencukupi kebutuhan seluruh mahluk hidup, khususnya umat manusia. Namun demikian, manusia yang telah ditakdirkan sebagai mahluk hidup yang diberikan akal memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup dari alam tersebut. Pada akhirnya, keseluruhan hubungan horisontal antara kedua elemen tersebut harus mengacu pada sebuah garis lurus vertikal, yaitu Allah SWT (hablum minnallah). Hal tersebut merupakan salah satu bentuk filsafat ekonomi Islam (Muhamad, 2000 : 17).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam filsafat ekonomi Islam terdapat tiga asas pokok yaitu sebagai berikut : (Muhamad, 2000 : 19)

1.             Asas yang menjelaskan bahwa dunia dan seluruh isinya, termasuk alam semesta, adalah milik Allah SWT dan berjalan menurut kehendak-Nya.

2.             Asas yang menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan pencipta semua mahluk hidup yang ada di alam semesta ini. Konsekuensi yang timbul dari hal tersebut adalah bahwa seluruh mahluk hidup tersebut harus tunduk kepada-Nya.

3.             Asas yang menjelaskan bahwa iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku ekonomi manusia menurut horison waktu.  

Kekuasaan Allah SWT terhadap dunia beserta isinya bersifat menyeluruh termasuk terhadap harta benda yang dimiliki oleh seorang manusia. Dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maka manusia yang merupakan khalifatullah harus mampu mengelola harta benda miliknya sesuai dengan ajaran Allah SWT. Pengeloaan tersebut dapat berupa melakukan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal tersebut sebagimana yang dikemukakan dalam Al Quran yang menjelaskan sebagai berikut :

1.             Sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi (QS. 2 : 29-30).

2.             Hai orang-orang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan padamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (QS. 2 : 172)

3.             Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (QS. 4 : 29)

Konsep pengelolaan harta sesuai dengan nilai-nilai syariah tersebut juga dipertegas dalam Hadits Riwayat (HR) Ibn Majah yang menjelaskan bahwa “Bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Ambillah apa yang halal, dan tinggalkan apa yang haram”. Manajemen pengelolaan harta tersebut juga dijelaskan dalam Hadits Riwayat (HR) Bukhari, yang menjelaskan “Sesungguhnya Allah tidak menyukai kalian menyiakan harta” (Iggi H. Achsien, 2000 : 25 dan 28). Oleh karena itu, pembentukan reksa dana syariah sebagai lembaga investasi syariah juga memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya.

 

C.           PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN REKSA DANA SYARIAH.

Secara historis, eksistensi reksa dana syariah tidak dikenal dalam sejarah kelahiran dan penyebaran agama Islam. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti bahwa Islam tidak memiliki konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar pembentukan dan operasionalisasi reksa dana syariah. Dalam hukum ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip muamallah mubah atau jaiz yang menjelaskan bahwa segala sesuatu diperbolehkan selama tidak dilarang oleh Al Quran dan Sunnah (M.D. Ali, 1990 : 33).

Dasar transaksi yang mendasari pembentukan reksa dana syariah pertama kali adalah adanya kontrak. Dalam hal reksa dana syariah tersebut berbentuk perseroan maka terdapat kontrak antara pihak direksi dengan manajer investasi sebagai pihak pengelola dan bank kustodian sebagai pihak penyimpan kekayaan milik reksa dana syariah. Lain halnya dengan reksa dana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) yang pembentukannya hanya didasarkan pada adanya kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.

Pada dasarnya, hukum ekonomi Islam juga mengatur tentang urgensi kontrak sebagai dasar dari transaksi bisnis khususnya dalam hal pembentukan reksa dana syariah. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Al Quran menjelaskan bahwa “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS.5 : 1). Untuk memperjelaskan urgensi kontrak sebagai pedoman dalam melakukan transaksi atau akad maka dalam HR Abud Dawud, Ibn Majah dan Tirmizy dari Amru bin ‘Auf dijelaskan bahwa “Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (Muhamad, 2000 : 96).

Sebagai suatu lembaga trust maka hubungan yang terdapat dalam reksa dana syariah merupakan hubungan kepercayaan (fiduciary relation) dan hubungan kehati-hatian (prudential relation). Unsur utama dari reksa dana syariah sebagai lembaga trust adalah adanya pelimpahan kepercayaan dari investor kepada pihak manajer investasi dan bank kustodian. Bentuk dari pelimpahan kepercayaan tersebut adalah dengan adanya pemberian kuasa untuk mengelola dan menyimpan dana milik investor dengan didasarkan pada itikad baik. Terkait dengan kapasitasnya sebagai wakil dari investor maka manajer investasi dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan pengelolaannya secara optimal dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah serta harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudential principle) (Setiyono, 2003 : 29-30). Dalam hukum ekonomi Islam, konsep perwakilan yang terdapat dalam reksa dana syariah tersebut dikenal dengan prinsip al wakalah.

Pada dasarnya al wakalah memiliki makna yang berupa penyerahan sesuatu pekerjaan, pendelegasian atau pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Selain itu, konsep al wakalah juga dapat didefinisikan sebagai suatu permohonan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan dirinya dalam suatu urusan atau perbuatan seperti menjual, membeli dan lain-lain (Siti Hamidah, 2004 : 34). Oleh karena itu, sebagai wakil dari para investor reksa dana syariah maka segala perbuatan yang dilakukan oleh manajer investasi dan bank kustodian terbatas hanya pada hal-hal yang dikuasakan saja.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi reksa dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga maka dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah. Secara teknis, mudharabah didefinisikan sebagai suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak, dalam hal mana satu pihak akan menyediakan dana sebagai modal dan pihak lain akan melakukan pengelolaan atas dana tersebut (Siti Hamidah, 2004 : 34).

Reksa dana syariah akan bertindak sebagai pengelola (mudharib) yang  berkewajiban untuk melakukan pengelolaan atas dana milik para investor. Pengelolaan tersebut dilakukan dalam bentuk menempatkan kembali dana (reinvestment) milik para investor dalam berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, yaitu yang tidak mengandung unsur riba, unsur haram, unsur perjudian (masyir) dan unsur spekulatif atau unsur risiko (gharar). Dengan didasarkan pada pola hubungan yang demikian tersebut, maka prinsip mudharabah yang aplikasikan dalam reksa dana syariah sering disebut dengan mudharabah bertingkat. Hal ini dikarenakan pada alasan bahwa reksa dana syariah bukan merupakan mudharib murni yang hanya melakukan investasi kembali dana milik para investor dalam sektor riil saja (Iwan Pontjowinoto, 2003 : 28). 

 

D.           PENGAWASAN REKSA DANA SYARIAH.

Sama halnya dengan eksistensi reksa dana konvensional, maka reksa dana syariah juga memerlukan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku institusi yang memiliki otoritas di pasar modal. Pengawasan yang diberikan oleh Bapepam tersebut dilakukan dalam kerangka fungsi ajudikator (adjudicatory). Oleh karena itu, Bapepam dapat melakukan segala tindakan yang bersifat judisial (judicial power) seperti mencabut ijin usaha atau melarang pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal untuk melakukan kegiatan usahanya (Munir Fuady, 1996 : 117-118).

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam maka terhadap reksa dana syariah juga memerlukan pengawasan dari lembaga yang memiliki pemahaman tentang kaidah-kaidah investasi syariah. Adapun lembaga pengawas tersebut dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional.

Pada dasarnya, eksistensi dari Dewan Syariah Nasional tersebut, tidak hanya dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap reksa dana syariah saja, tetapi juga untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah lainnya, seperti perbankan syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional adalah bersifat substantif, dalam arti bahwa Dewan Syariah Nasional hanya mengawasi terhadap seluruh tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh reksa dana syariah tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan bahwa reksa dana syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan reksa dana konvensional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap reksa dana syariah dilakukan oleh 2 (dua) institusi, yaitu Bapepam dan Dewan Syariah Nasional (Setiyono, 2003 : 100). 

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional mempunyai tujuan yang positif. Hal ini sebagaimana didukung oleh pendapat dari seorang ekonom yang notabene adalah konsultan pada Islamic Development Bank (IDB), yaitu Prof M.A. Manan yang berpendapat bahwa apabila eksistensi dari suatu lembaga keuangan syariah hanya akan membawa kemudharatan, maka sebaiknya lembaga keuangan tersebut tidak perlu menggunakan label syariah. Masyarakat dapat melakukan penilaian tersendiri terhadap suatu lembaga keuangan yang memang berdasarkan prinsip syariah atau tidak.

Pemikiran untuk dibentuknya Dewan Syariah Nasional, diajukan pertama kali pada Lokakarya Alim Ulama yang diselenggarakan pada tanggal 29 – 31 Juli 1997 di Jakarta. Alasan pembentukan Dewan Syariah Nasional pada lokakarya tersebut, adalah selain untuk membentuk suatu lembaga yang dapat mengintegrasikan dan mengkoordinir setiap dewan pengawas syariah yang terdapat di setiap lembaga keuangan syariah, juga untuk mengawasi seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah, termasuk reksa dana syariah, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah.  Selain itu, pembentukan Dewan Syariah Nasional juga diharapkan untuk dapat menjawab berbagai permasalahan keuangan dan perekonomian dimana dalam operasionalisasi dan penyelesaiannya memerlukan keterlibatan hukum syariah.

Terkait dengan fungsinya sebagai institusi pengawas lembaga investasi syariah, maka Dewan Syariah Nasional memiliki tugas pokok dan kewenangan. Adapun yang menjadi tugas pokok dari Dewan Syariah Nasional adalah :

1.             Mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan investasi atau keuangan pada khususnya.

2.             Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan investasi dan keuangan.

3.             Mengeluarkan fatwa atas produk investasi dan keuangan syariah.

4.             Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Selain itu, kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional, adalah sebagai berikut :

1.             Mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan dan lembaga investasi syariah yang menjadi dasar tindakan hukum terkait.

2.             Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Bank Indonesia ;

3.             Memberikan rekomendasi dan / atau mencabut rekomendasi tentang nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan dan lembaga investasi syariah.

4.             Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga investasi dan keuangan baik dalam maupun luar negeri.

5.             Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan dan lembaga investasi syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

6.             Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan yang telah diberikan tersebut tidak diindahkan.

Dalam struktur organisasi, maka Dewan Syariah Nasional juga memiliki Badan Pelaksana Harian dan Dewan Pengawas Syariah. Tugas utama dari Badan Pelaksana Harian adalah untuk melaksanakan tugas pokok Dewan Syariah Nasional. Sedangkan tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari keputusan Dewan Syariah Nasional di setiap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, maka setiap pembentukan reksa dana syariah pasti akan memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai organ representatif dari Dewan Syariah Nasional.

Untuk dapat menjaga kredibilitas dan independensi dari Dewan Syariah Nasional, maka diharapkan agar keanggotaan dari Dewan Syariah Nasional dapat berasal dari orang yang memenuhi kriteria tertentu, seperti independen, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup khususnya yang terkait dengan masalah ekonomi Islam, berpengalaman dan juga memiliki integritas (Setiyono, 2003 : 104).

Eksistensi dan peranan dari Dewan Syariah Nasional semakin terlihat dengan dibentuknya Jakarta Islamic Index (JII) pada akhir April tahun 2000. Indeks tersebut menyediakan informasi tentang daftar saham halal dari para emiten. Namun, sebelum saham emiten dapat masuk dalam indeks syariah, maka harus terlebih dahulu diseleksi dan dinilai oleh Dewan Syariah Nasional. Pelaksanaan seleksi tersebut dilakukan dengan cara menetapkan sejumlah persyaratan. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

1.             Hasil usaha emiten tidak mengandung unsur riba ;

2.             Produk atau jasa  yang dihasilkan oleh emiten tidak  dikategorikan    

Haram.

3.             Memberikan informasi yang transparan.

4.             Rasio utang  terhadap   modal  yang  dimiliki  emiten    memenuhi kebutuhan.

5.             Rasio   piutang    terhadap    pendapatan   juga   harus   memenuhi ketentuan.

 

E.           KONKLUSI DAN SARAN.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa konklusi sebagai berikut :

1.             Reksa dana syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif dari reksa dana konvensional memiliki perbedaan karakteristik yang mendasar dalam pengelolaan dana milik para investor, yaitu harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

2.             Pada dasarnya, pembentukan reksa dana syariah sebagai lembaga investasi syariah juga memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya.

3.             Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi reksa dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga maka dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah. Selain itu, terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga trust maka dalam reksa dana syariah juga terdapat konsep al wakalah.

4.             Berdasarkan karakteristiknya sebagai suatu lembaga investasi syariah, maka dalam operasionalisasi reksa dana syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional. 

Berdasarkan dari beberapa hasil kesimpulan sebagaiman yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1.             Dalam kegiatan reksa dana syariah, ternyata eksistensi manajer investasi sebagai pihak pengelola dana memiliki peran yang determinan. Oleh karena itu, maka perlunya suatu pengaturan tambahan yang mengatur mengenai tata cara pemilihan manajer investasi yang proporsional untuk mengelola reksa dana syariah. Tata cara pemilihan tersebut dapat dilaksanakan melalui fit and proper test. Faktor profesionalisme dari manajer investasi bukan merupakan satu-satunya tolok ukur yang dapat dijadikan dasar penilaian. Faktor kredibilitas serta faktor kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan formal serta terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur tambahan. Selain itu, faktor tingkat pemahaman terhadap konsep ekonomi Islam secara makro dan juga pemahaman terhadap konsep investasi yang ideal sesuai dengan syariah Islam juga dapat dijadikan tolok ukur penilaian bagi pemilihan manajer investasi yang ingin mengelola reksa dana syariah.

2.             Eksistensi dari Dewan Syariah Nasional hendaknya juga mendapatkan pengaturan tersendiri dan khusus. Dewan Syariah Nasional memiliki peran dan tugas yang sangat berarti bagi eksistensi dan perkembangan reksa dana syariah di Indonesia. Pengaturan tersebut nantinya, tidak hanya mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari Dewan Syariah Nasional, namun juga harus mengatur mengenai mekanisme pemilihan dan kriteria pencalonan perorangan yang akan terpilih dalam struktur organisasi Dewan Syariah nasional tersebut. Pengaturan mengenai hubungan atau koordinasi antara Dewan Syariah Nasional dengan sejumlah lembaga keuangan atau lembaga investasi terkait lainnya juga  sangat diperlukan. Idealnya, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional melalui Dewan Pengawas Syariah harus bersifat kontinuitas. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan atau pelanggaran yang akan menimbulkan kerugian kepada investor sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi pada reksa dana syariah.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Achsien, Iggi H. Investasi Syariah Di Pasar Modal : Menggagas Konsep Dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah. Jakarta : Gramedia, 2000

Ali, M.D. Azaz-Azaz Hukum Islam (Hukum Islam I), Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta : Rajawali, 1990.

Departemen Agama RI. Al – Quranul Karim. Departemen Agama RI : Jakarta, 1994.

Fuady, Munir. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum). Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.

“Hasil Investasi Reksa Dana Syariah Lebih Menguntungkan,” yang terdapat dalam http: // www.bisnis.com / pls / bisnis / bisnis.cetak ? inw_id=158693

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pasar Modal. UU Nomor 8 Tahun 1995 LN No.64 tahun 1995. TLN. No.3608.

Hamidah, Siti. Berinvestasi Di Pasar Modal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Majalah Arena Hukum Nomor 23, Juli 2001.

Huijbers, Theo.  Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1984.

Mahfud M.D, Moh. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.

Manan, Bagir. Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Makalah Seminar Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Lampung, 1996.

Muhamad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta : UII Press, 2000.

Pontjowinoto, Iwan. P. Prinsip Syariah Di Pasar Modal : Pandangan Praktisi, Materi Workshop Nasional Pasar Modal Syariah. Malang, 29-31 Mei 2003.

Pramono, Nindyo. Sertifikasi Saham PT. Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Salim, Felia. “Reksa Dana Perluas Basis Pemodal Lokal” dalam Mengapa Harus Reksa Dana. Ed. Tim Uang dan Efek. Jakarta : Glory Offset Press, 1997.

Setiyono. Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Pasar Modal Indonesia. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2003.

_______. Aspek Hubungan Internasional Sebagai Faktor Pengubah Hukum, Majalah Hukum Trisakti Nomor 39, Jakarta, 2001.

Suma, Muhammad Amin. “Mengenal Lebih Jauh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia – DSN MUI,” yang terdapat dalam http://www.tazkia.com/article.php3?sid=210.

 

 

 

Comments»

1. Adib Mubarrok - August 11, 2008

Hidup reksadana !!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: